Jakarta, RakyatMenilai.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas untuk mengatasi kekosongan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU swasta. Dalam sebuah rapat koordinasi dengan para pengelola SPBU swasta, Bahlil berhasil mencapai kesepakatan strategis yang disebutnya sebagai solusi cepat dan jitu.
Pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025) itu dihadiri oleh perwakilan SPBU swasta ternama, di antaranya VIVO, Shell, BP AKR, dan Exxon.
Kesepakatan ini muncul setelah cadangan BBM milik SPBU swasta mulai menipis, meski pemerintah sudah memberi tambahan kuota impor 110% yang habis lebih cepat dari perkiraan.
Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan solusi melalui kolaborasi dengan Pertamina.
”Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil, seperti dikutip dari Detik.com.
Ia menjelaskan, Pertamina akan ditugaskan untuk mengimpor BBM murni, atau yang disebut base fuel, yang nantinya akan diolah lebih lanjut oleh masing-masing SPBU swasta.
Bahlil menggunakan analogi yang menarik untuk menjelaskan skema ini. “Ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” terang Bahlil.
Empat Poin Penting dalam Kolaborasi Strategis Ini
Bahlil Lahadalia menegaskan, ada empat poin penting yang telah disepakati dari pertemuan tersebut, yang semuanya bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keadilan bagi semua pihak.
1. Pembelian BBM Murni dari Pertamina
Poin pertama adalah kesepakatan kolaborasi antara badan usaha swasta dan Pertamina untuk mengimpor BBM dalam bentuk base fuel. Ini adalah inti dari solusi yang disepakati, di mana Pertamina bertindak sebagai importir utama.
2. Pengiriman Paling Lambat 7 Hari
Proses pengadaan dan pengiriman BBM murni yang dilakukan oleh Pertamina ditargetkan tiba di Indonesia paling lambat dalam waktu 7 hari, dimulai sejak hari ini. Ini menunjukkan urgensi dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah pasokan secara cepat.
3. Harga yang ‘Cengli’
Poin ketiga menyangkut harga. Bahlil menegaskan bahwa meskipun Pertamina yang diberi tugas, harga BBM murni tersebut harus adil dan saling menguntungkan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. “Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli,” katanya.
4. Pengecekan Bersama oleh Surveyor
Poin terakhir adalah soal kualitas. Agar tidak ada keraguan, disepakati bahwa pengadaan impor akan dicek oleh tim joint surveyor. Tim ini akan memastikan kualitas base fuel sebelum dikirim, sehingga ada jaminan mutu bagi semua pihak.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwa sinergi antara BUMN dan pihak swasta adalah kunci untuk memastikan ketersediaan energi yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia
