Papua, rakyat menilai — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tak tinggal diam soal kekhawatiran masyarakat Papua Barat Daya terhadap aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Sebagai putra asli Papua sekaligus kader senior Partai Golkar, Bahlil menunjukkan sikap tegas: izin tambang akan dievaluasi, dan para pemiliknya akan dipanggil langsung ke Jakarta.
“Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Pernyataan itu disampaikan menyusul desakan kuat dari masyarakat setempat yang menuntut perlindungan atas lingkungan hidup dan pelibatan kearifan lokal. Menurut Bahlil, pembangunan smelter seharusnya dilakukan langsung di kawasan Raja Ampat, bukan dibawa keluar daerah.
Sebagai menteri sekaligus putra daerah, Bahlil menekankan bahwa Papua tidak bisa diperlakukan seperti wilayah lain. Statusnya sebagai daerah otonomi khusus, menurut dia, menuntut perhatian dan keadilan yang juga bersifat khusus.
“Kami harus menghargai, karena Papua itu kan ada otonomi khusus, jadi perlakuannya juga khusus. Nanti saya pulang akan evaluasi,” tegas Bahlil.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, saat ini ada dua perusahaan tambang nikel yang masih aktif di Raja Ampat: PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining. Keduanya telah mengantongi izin usaha sejak sebelum pemekaran provinsi Papua Barat Daya.
Tak hanya itu, terdapat pula beberapa perusahaan lain yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ketika Raja Ampat masih berada di bawah administrasi Provinsi Papua Barat.
Namun yang menjadi sorotan adalah keterbatasan wewenang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas tambang tersebut. Kewenangan itu sebagian besar masih berada di tangan pemerintah pusat, sehingga suara masyarakat lokal kerap terabaikan.
Pemerintah daerah kini berharap ada peninjauan ulang terhadap pembatasan kewenangan daerah, agar masyarakat Raja Ampat dapat lebih berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam di tanah mereka sendiri. Bukan hanya demi menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Langkah Bahlil dinantikan sebagai bukti bahwa suara rakyat Papua masih punya tempat di tengah kepentingan industri besar. Dan bagi masyarakat Raja Ampat, sikap tegas Menteri ESDM ini adalah secercah harapan bahwa tanah leluhur mereka tidak akan tergadai begitu saja.
sumber: golkarpedia.com
