Bogor, rakyatmenilai.com — Anggota Pansus V DPRD Jawa Barat, Samsul Hidayat, menyuarakan kemarahan rakyat Parung Panjang yang selama ini menjadi korban dari kerakusan pembangunan di luar wilayah mereka. Truk-truk tambang yang setiap hari melintas membawa batu dan pasir ke DKI Jakarta dan Banten telah merusak jalan, merenggut nyawa, dan mencemari udara.
🟡 “Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga sudah menyampaikan bahwa yang merusak jalan-jalan di Parung Panjang itu adalah truk-truk pengangkut material ke DKI dan Banten,” ujar Samsul Hidayat, dikutip dari RadarDepok, Senin (24/6/2025).
Menurut politisi Partai Golkar ini, komunikasi sedang dibangun dengan DPRD DKI Jakarta dan DPRD Banten untuk mencari keadilan bagi warga Kabupaten Bogor yang selama ini hanya menjadi tempat lewat, bukan penerima manfaat.
Samsul menyebut hampir 70 persen material tambang yang digunakan dalam proyek pembangunan DKI dan Banten berasal dari Kabupaten Bogor. Namun, dampak buruknya ditanggung sepenuhnya oleh warga setempat: jalan rusak, korban kecelakaan, dan udara penuh debu.
🟡 “Pemerintah provinsi pengguna material tambang tidak bisa hanya menikmati manfaat tanpa memikul beban,” tegasnya.
Tak hanya pemprov, Samsul juga mengkritik pengusaha tambang yang selama ini hanya menikmati hasil tambang tanpa ikut memikul tanggung jawab sosial.
“Mereka harus turut serta dalam pembangunan jalan khusus agar truk-truk tambang tidak lagi merusak jalan umum,” kata Samsul, mendesak adanya pembiayaan bersama dan penegakan regulasi yang adil.
Sementara itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang mulai membangun jalan kabupaten di Parung Panjang. Namun, langkah itu dinilainya belum menyentuh akar persoalan.
“Pembangunan oleh Pemkab Bogor patut diapresiasi, tapi itu hanya solusi sementara. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mewujudkan jalan khusus tambang,” ujar Samsul.
Masalah tambang di Parung Panjang bukan lagi soal teknis infrastruktur, melainkan sudah menjadi isu keadilan regional. Jawa Barat diminta berbagi beban, tetapi sejauh ini, justru hanya warga Bogor yang harus membayar harganya—dengan nyawa, kenyamanan, dan masa depan.
sumber: golkarpedia
