Jakarta, RakyatMenilai.com – Bukan Bahlil namanya jika tidak mengambil langkah progresif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyatakan akan turun tangan langsung untuk mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang selama ini terhambat. Keputusan ini bukan sekadar manuver politis, melainkan respons cepat terhadap target lifting migas pada APBN 2025 yang dipatok sebesar 605 ribu barel per hari.
Langkah ini juga sejalan dengan program prioritas utama dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: mewujudkan kedaulatan energi. Sebuah visi besar yang, menurut Bahlil, tidak bisa hanya menjadi narasi di atas kertas. Terlalu banyak waktu terbuang, sementara potensi sumber daya alam Indonesia, yang tersebar di 128 cekungan, masih terpendam.
Dalam gelaran CEO Forum 2025 di kantor SKK Migas, Bahlil menegaskan bahwa kedaulatan energi bukan sekadar janji. Itu adalah cita-cita mulia yang membutuhkan kerja nyata, bukan hanya slogan.
“Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil dengan nada tegas.
Pernyataan ini secara tidak langsung menyentil kinerja birokrasi masa lalu yang dinilai lambat, membiarkan perizinan menumpuk dan potensi migas tidak tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada di Indonesia, baru sekitar 20 cekungan saja yang berproduksi. Fakta ini, dalam kacamata Bahlil, adalah sebuah ironi yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Banyaknya Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD) namun tak kunjung dieksekusi menjadi bukti nyata bahwa ada masalah sistemis yang perlu dipecahkan. Perizinan yang berbelit-belit dan lamban seringkali menjadi kambing hitam utama. Di sinilah Bahlil mengambil peran sebagai “pemadam kebakaran” birokrasi, bergerak cepat untuk memastikan mesin produksi tidak macet.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, Bahlil menyatakan akan bekerja sama dengan para KKKS untuk mencari terobosan. Ini bukan hanya tentang mempercepat, tapi juga mencari akar masalah di balik setiap perlambatan. Pendekatan pragmatis ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin menyelesaikan gejala, tapi juga penyakitnya.
“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan,” ungkapnya, menegaskan komitmennya untuk terjun langsung ke lapangan. Namun, ia juga memberikan peringatan keras bagi para kontraktor yang sengaja menunda-nunda pekerjaan.
Bahlil tidak segan-segan mengancam akan mengambil langkah terukur sesuai regulasi jika ada KKKS yang sudah diberi kemudahan namun tetap tidak menjalankan proyeknya. Ini menunjukkan bahwa semangatnya bukan hanya mempermudah, tapi juga menuntut tanggung jawab penuh.
“Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” tegas Bahlil.
Selain urusan perizinan, Bahlil juga menyinggung pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal. Kehadiran industri migas di suatu daerah, menurutnya, harus memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga setempat. Program pembinaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Terkait dukungan fiskal, Bahlil juga memberikan jaminan bahwa skema yang ada, baik gross split maupun cost recovery, sudah dibuat ekonomis sehingga tidak ada lagi alasan bagi para kontraktor untuk menunda investasi.
Forum CEO 2025 tidak hanya menjadi ajang Bahlil menyampaikan arahan.
Pada acara itu, para CEO KKKS juga menandatangani Piagam SIAP Selamat, sebuah komitmen untuk menjaga standar operasional dan keselamatan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Bahlil untuk tidak hanya mengejar target, tapi juga memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan tata kelola yang baik dan aman.
Dengan langkah-langkah ini, Bahlil seolah ingin membuktikan bahwa target ambisius 605 ribu barel per hari bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah misi nyata yang bisa dicapai dengan keberanian, kolaborasi, dan yang terpenting, penyelesaian masalah birokrasi yang selama ini menghambat.
sumber: Kementrian ESDM
