Karanganyar, rakyatmenilai.com — Pembangunan Masjid Agung Karanganyar yang semestinya menjadi simbol keagungan dan kemuliaan kini justru menyeret publik dalam keprihatinan. Proyek yang dikontrak senilai Rp89 miliar itu diduga kuat hanya terealisasi senilai Rp60 miliar saja. Sisanya? Menguap dalam praktik-praktik yang kini tengah disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar.
Dugaan korupsi ini terendus dari audit teknis oleh ahli dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kajari Karanganyar, Andri Irawan, mengungkapkan bahwa dalam audit itu ditemukan nilai realisasi pekerjaan fisik hanya sekitar Rp60 miliar. Padahal, nilai kontrak proyek pembangunan masjid mencapai Rp89 miliar lebih.
“Berdasarkan hasil audit ahli, pekerjaan yang dilaksanakan pada 2022 hanya sekitar Rp60 miliar. Kami masih melakukan penghitungan kerugian negara,” ujar Andri dalam keterangan pers, Selasa (9/7/2025), seperti dikutip dari Harian Jogja.
Pihak Kejari Karanganyar telah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan, sejak Senin (8/7/2025). Artinya, sudah ditemukan dugaan awal tindak pidana korupsi. Kasus ini menyoroti pelaksanaan pembangunan tahap satu Masjid Agung Karanganyar tahun 2022 lalu.
Meski belum ada tersangka, penyidik telah memanggil lebih dari 20 orang saksi, mulai dari penyelenggara proyek hingga pihak terkait. Andri menyebutkan bahwa Kejari akan segera memanggil pihak kontraktor dan konsultan proyek tersebut.
“Kontraktor dan konsultan juga akan kami periksa untuk dimintai keterangan,” tambah Andri.
Pembangunan masjid ini sedianya dilaksanakan dalam tiga tahap selama tiga tahun anggaran (2022–2024). Tahap pertama sudah selesai dan telah diresmikan. Namun munculnya temuan ini membuat publik bertanya-tanya: seberapa banyak rumah ibadah di negeri ini yang dibangun dengan ketulusan, dan seberapa banyak yang dibangun dengan niat menggali proyek?
Di tengah upaya pemerintah mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, kasus Masjid Agung Karanganyar menjadi tamparan keras. Tak hanya terhadap penyelenggara proyek, tapi juga terhadap rasa keadilan masyarakat yang merindukan pembangunan yang bersih dan bermartabat.
sumber: Harian Jogja
