Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia (ADKASI) yang dipimpin Ketua Umum Siswanto mengadakan audiensi terbatas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis (12/02/2026).
Audiensi terbatas ADKASI dan KPK ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Plt. Deputi Supervisi dan Pencegahan Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Korsub Wilayah Se-Indonesia, serta para Kasatgas KPK. Dalam keterangan resmi setelah audiensi, Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan sejumlah hasil yang disepakati kedua belah pihak.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora ini, DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah diwajibkan bersikap proaktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan korupsi di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk menjamin integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dalam Proses Pembahasan Perencanaan, Penganggaran, penetapan sampai dengan pelaksanaan DPRD harus Pro Aktif dengan semangat baru, mindset baru bersama-sama dengan KPK-RI untuk melakukan pencegahan-pencegahan Korupsi di daerah supaya Pemerintahan berjalan bersih, melayani rakyat dan bebas Korupsi,” ujar Siswanto didampingi Sekretaris Jenderal ADKASI, Endang Sodikin.
Audiensi ini menegaskan komitmen bersama bahwa DPRD sebagai pengawas pemerintah daerah harus proaktif dalam pencegahan dan pendidikan antikorupsi demi terwujudnya integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam proses perencanaan, penganggaran, penetapan hingga pelaksanaan, DPRD didorong untuk hadir dengan semangat baru dan mindset baru, bersinergi bersama KPK RI dalam upaya pencegahan korupsi agar pemerintahan berjalan bersih, melayani rakyat, dan bebas korupsi.
Selain itu, kedua pihak juga menyepakati bahwa dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan workshop yang diadakan untuk anggota DPRD dari 415 kabupaten anggota ADKASI, masing-masing daerah diperbolehkan mengundang perwakilan KPK RI melalui koordinasi dengan ADKASI.
KPK RI menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang dilakukan ADKASI sebagai bagian dari penguatan sinergi kelembagaan dalam agenda pencegahan korupsi di daerah. Dukungan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pengawas daerah dan lembaga antirasuah menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“KPK RI menyambut baik inisiatif ADKASI untuk terus bersilaturahmi dan berkoordinasi bersama Lembaga KPK-RI, bahwa DPRD Anggota ADKASI seluruh Indonesia memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan integritas Anggota DPRD ADKASI dalam menjaga akuntabilitas dan martabat Anggota DPRD,” kata Siswanto yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora ini.
Audiensi tersebut juga menegaskan bahwa KPK RI menyambut baik inisiatif ADKASI untuk terus bersilaturahmi dan berkoordinasi, sebagai wujud kesamaan semangat seluruh Anggota DPRD ADKASI se-Indonesia dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan martabat lembaga DPRD. {golkarpedia}
