Jakarta, rakyatmenilai.com — Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa uang rampasan Kejaksaan Agung dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, yang mencapai Rp13,25 triliun, akan dimanfaatkan untuk merenovasi sekolah dan membangun kampung nelayan modern.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung oleh Prabowo Subianto.
“Rp 13 T ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih, dan kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp 22 miliar itu berapa kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” kata Prabowo Subianto dalam acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025), seperti dilansir dari CNBC Indonesia.
Target 600 Kampung Nelayan Modern
Prabowo Subianto menjelaskan, melalui dana hasil rampasan korupsi tersebut, pemerintah nantinya bisa memperbaiki dan membangun sekolah maupun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern.
“Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini nanti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tegas Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto mengungkapkan, satu kampung nelayan biasanya terdiri dari 2.000 kepala keluarga. Dengan asumsi istri dan tiga anak, satu desa akan terdiri dari sekitar 5.000 kepala. Dengan demikian, bila 1.000 kampung nelayan bisa terbangun melalui dana Rp13 triliun, ia memastikan pemerintah bisa membuat 5 juta orang Indonesia hidup layak.
Pesan Tegas: Uang yang Nyaris Hilang
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya dana ini sebagai uang negara yang nyaris hilang akibat penyimpangan.
“Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang dan ini baru satu sektor kelapa sawit dan satu bentuk penyimpangan yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban, untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara padahal ini adalah bumi dan air,” paparnya.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan aset negara dari kasus korupsi langsung kepada rakyat melalui program pembangunan infrastruktur dasar yang paling mendesak.
{…}
