Kompleks Parlemen, Jakarta — Di tengah keprihatinan publik atas maraknya beras oplosan, suara keras datang dari Fraksi Partai Golkar. Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, dengan lantang menduga adanya kartel distribusi yang bermain di balik peredaran beras bermasalah. Ia menilai, situasi ini bukan hanya soal pelabelan semata, tapi sudah menyentuh akar tata niaga nasional yang carut-marut.
Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Firnando mempertanyakan pengawasan yang lemah hingga 212 merek beras yang terindikasi bermasalah bisa dengan mudah menyusup ke pasar.
“Bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan? Jangan-jangan ini ada kartel jalur distribusi dan grosir,” ucap Firnando tajam, Rabu (16/7), seperti dikutip dari Sinpo.id.
Tak hanya itu, Firnando mengaku terkejut dengan laporan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menemukan mayoritas sampel beras hasil sidak ternyata adalah oplosan. Ia menyebut temuan ini bukan sekadar pelanggaran niaga, tapi pengkhianatan terhadap hak dasar rakyat: pangan yang sehat dan aman.
“Ini sangat merugikan masyarakat. Pak Mentan menyebut 80 persen dari hasil sidaknya adalah beras oplosan, bahkan 212 perusahaan diperiksa. Beliau juga menyebut, potensi kerugian negara dalam 10 tahun terakhir bisa mencapai Rp1.000 triliun,” ungkapnya.
Firnando yang merupakan Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah I juga mengingatkan bahwa beras bukan sekadar komoditas, tapi detak nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab itu, menurutnya, pemerintah tak bisa tinggal diam apalagi menanggapi kasus ini seperti perkara biasa.
Ia juga menyoroti dampak kesehatan yang berbahaya dari beras oplosan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa isu ini bukan hanya urusan perdagangan, melainkan menyangkut kesehatan publik jangka panjang.
“Semua orang Indonesia makan nasi. Kalau isinya oplosan, dampaknya bisa ke hati, ginjal, gangguan pencernaan. Ini bukan main-main,” tegasnya.
Dengan nada kecewa, Firnando menantang Kementerian Perdagangan untuk tampil lebih tegas dan tidak menyembunyikan apapun kepada publik. Ia menginginkan pengungkapan menyeluruh, termasuk dugaan praktik distribusi terstruktur yang diduga dilindungi oleh aktor-aktor besar.
Lebih jauh, Fraksi Partai Golkar melalui Firnando mendesak adanya transparansi sistemik: siapa yang mengizinkan distribusi? siapa yang memberi label? siapa yang mengawasi? Semua ini, kata dia, tidak bisa ditutup-tutupi oleh dalih teknis.
“Kalau negara tidak bisa menjamin makanan pokok rakyat dari praktik curang seperti ini, untuk apa kita punya sistem perdagangan?” sindirnya.
🟡 Catatan Redaksi
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Firnando H. Ganinduto dalam rapat kerja dengan Kemendag (16 Juli 2025). Kutipan terkait nilai kerugian negara adalah pernyataan tokoh, dan tidak merepresentasikan data audit resmi negara.
