RakyatMenilai.com – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis yang berpihak pada keadilan ekonomi. Ia mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi diberi porsi lebih besar dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Menurut Beniyanto, langkah ini tidak hanya sekadar kebijakan, melainkan solusi mendasar untuk memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi.
Ia menegaskan, selama ini manfaat ekonomi dari sektor pertambangan masih terlalu terpusat pada korporasi besar, yang seringkali berasal dari luar daerah.
Sementara itu, daerah-daerah penghasil tambang justru menghadapi paradoks: kaya akan sumber daya alam, tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonominya masih tinggi.
“Pengelolaan tambang oleh BUMD dan koperasi bukan semata soal bisnis, tapi soal keadilan ekonomi,” tegas Beniyanto kepada Golkarpedia, Senin (15/9).
”Kita ingin kekayaan alam benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah, bukan hanya sebagai penonton,” tambahnya.
Menciptakan Ekosistem Ekonomi Lokal yang Kuat
Menurut Beniyanto, pelibatan BUMD dan koperasi secara langsung akan menciptakan ‘multiplier effect’ atau efek berganda yang signifikan.
Selain membuka lapangan kerja baru, model ini diyakini mampu mengembangkan usaha pendukung, memperkuat industri hilir, dan secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Kita ingin ada ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang. Bukan hanya bagi hasil, tapi juga industri pendukung dan UMKM yang menggerakkan perekonomian lokal,” tutur Bendahara Balitbang DPP Partai Golkar ini.
Beniyanto juga mengingatkan bahwa dorongan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU Minerba No. 3/2020, khususnya Pasal 94, yang memberi amanat bagi pelaku usaha lokal untuk mendapatkan porsi dalam pengelolaan tambang.
Namun, ia menekankan bahwa pemberdayaan ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas.
”Pemberdayaan tanpa peningkatan kapasitas hanya akan melahirkan ketergantungan. Kita butuh BUMD dan koperasi yang modern, profesional, dan mampu mengelola tambang dengan standar industri tinggi,” pungkasnya.
Dengan demikian, langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian dan profesionalisme entitas lokal dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
