Senayan, Rakyat menilai.com – Pengerahan prajurit TNI untuk menjaga kompleks gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, menjadi perhatian Komisi I DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa secara prinsip, penjagaan wilayah objek sipil seperti parlemen berada di bawah koordinasi Polri.
Sebagai politisi Partai Golkar, Dave Laksono menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan nasional, namun tetap dalam koridor hukum dan kelembagaan yang jelas.
”Penempatan personel TNI di lingkungan gedung DPR RI tentu menjadi perhatian bersama, terutama dalam konteks menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun, perlu ditegaskan bahwa secara kelembagaan, pengamanan objek vital sipil seperti DPR RI pada prinsipnya berada di bawah koordinasi Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Dave kepada wartawan, seperti dikutip dari Detik.com.
Ia juga menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut pengerahan anggota TNI dilakukan sampai kondisi lebih kondusif atau bersifat sementara. Dave memahami hal tersebut sebagai langkah responsif terhadap dinamika keamanan belakangan ini.
“Sampai saat ini, belum ada pembahasan resmi di internal DPR RI mengenai kemungkinan permanennya keterlibatan TNI dalam pengamanan Gedung DPR,” ucapnya.
Jaga Koridor Hukum dan Hubungan Sipil-Militer
Dalam menjalankan fungsinya, Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan ini secara seksama, khususnya dari sisi tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer.
Menurutnya, hal yang terpenting adalah memastikan bahwa penugasan ini tidak bertentangan dengan fungsi serta peran masing-masing institusi.
”Prinsipnya, setiap kebijakan pengamanan harus proporsional, sesuai koridor hukum, dan tidak mengaburkan fungsi serta peran masing-masing institusi,” ujar Dave.
Ia menambahkan, Komisi I DPR RI akan terus berkoordinasi dengan lintas komisi dan lembaga terkait. Tujuannya agar penanganan isu ini tetap berjalan dalam semangat demokrasi dan konstitusionalitas.
Seperti diketahui, kompleks gedung parlemen dijaga pasukan TNI menyusul kericuhan yang terjadi. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya telah menyetujui penjagaan ini dengan alasan TNI harus menjaga simbol kedaulatan negara. Namun, ia juga menegaskan bahwa penjagaan bersifat sementara sampai situasi kembali kondusif.
