📌 “Kalau dipisah, masyarakat bisa lebih fokus ke visi misi. Bukan hanya ikut arus atau euforia capres semata,” ujar Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dikutip dari Detik.com, Sabtu (29/6/2025).
Jakarta, rakyatmenilai.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia Tandjung kembali melontarkan gagasan besar. Kali ini, ia mengusulkan agar Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) dipisah pelaksanaannya, tidak lagi dilakukan secara serentak seperti dalam dua edisi terakhir.
Menurutnya, sistem pemilu serentak nasional seperti saat ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tapi juga menyuburkan politik pragmatis, di mana rakyat lebih mudah tergiring hanya karena popularitas tokoh, bukan visi atau programnya.
💬 “Yang terjadi sekarang adalah efek ekor jas atau coattail effect. Pemilih hanya mencoblos partai karena calon presidennya terkenal. Ini membunuh pendidikan politik,” ucap Doli, dikutip dari Suara.com, Sabtu (29/6/2025).
Bagi Doli, pelaksanaan pemilu serentak justru memperkuat politik uang dan melemahkan kualitas demokrasi. Karena masyarakat cenderung tidak memahami siapa calon legislatif yang mereka pilih, melainkan sekadar ikut arus kampanye nasional.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini menekankan bahwa dalam pemilu yang sehat, rakyat perlu diberikan waktu dan ruang untuk menilai program serta rekam jejak masing-masing calon, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Jika semua dipaksakan dalam satu hari, kualitas pertimbangan publik akan semakin menurun.
Usulan pemisahan ini, jelas Doli, bukan hal baru. Ia mengaku telah menyuarakan gagasan ini sejak periode pertama pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 lalu. Namun kini, usulan tersebut mulai mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam wawancaranya bersama Inilah.com (29/6/2025), Doli menyatakan, “Masyarakat kita ini punya kapasitas berpikir yang luar biasa, tinggal diberi waktu dan ruang. Kalau sistemnya padat dan serentak, yang terjadi bukan pemilu, tapi lomba popularitas dan ajang tebar pesona.”
Doli juga berharap, jika wacana ini diseriusi, maka perlu amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Pemilu, agar formatnya tidak lagi serentak nasional, melainkan bisa dipisah antara nasional dan daerah, serta antara legislatif dan eksekutif.
💬 “Golkar terbuka mengkaji ulang format pemilu kita. Jangan sampai demokrasi malah disetir oleh iklan politik dan kekuatan modal,” imbuhnya dalam pernyataan yang dimuat Detik.com.
Meski belum ada sinyal resmi dari pemerintah, pernyataan Doli ini menjadi penanda bahwa Partai Golkar terus mendorong perbaikan sistem demokrasi. Tidak sekadar ikut arus, tapi memberi alternatif. Dan dalam suasana politik pasca-Pemilu 2024, gagasan seperti ini punya tempat — terutama di tengah kegelisahan publik terhadap biaya politik yang semakin mahal.
🗞️ Sumber kutipan dan referensi:
- Detik.com – “Doli Usul Pilpres dan Pileg Juga Dipisah: Pemilu Serentak Perkuat Pragmatisme” (29 Juni 2025)
- Suara.com – “Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli (Golkar) Kini Usul Pilpres-Pileg Dipisah” (29 Juni 2025)
- Inilah.com – “Tak Hanya Nasional dan Daerah, Ahmad Doli Juga Dukung Pilpres dan Pileg Dipisah” (29 Juni 2025)
