Jakarta, RakyatMenilai.com – Fenomena dunia pasca pandemi, perang tarif global, dan supremasi kepentingan pribadi baik individu maupun negara telah membentuk satu era baru yang oleh Dina Hidayana, pendiri Mardani Institute, disebut sebagai “Era Ambisi” (The Age of Ambition).
Menurut politisi Partai Golkar itu, sejak Covid-19 melanda dunia, terjadi pergeseran drastis dalam cara pandang manusia dan bangsa terhadap nilai kolektif, gotong royong, dan relasi sosial.
“Perilaku baru yang supra ambisius, baik individu maupun negara, justru mengikis tujuan bersama. Jika terus dibiarkan, Pancasila yang seharusnya sakti pun bisa mati suri,” ujar Dina dalam pernyataannya, 31 Juli 2024.
Fenomena ini, menurutnya, bukan hanya gejala sosial biasa, tapi sudah menjadi pola global yang tampak dari melemahnya lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama PBB sebagai penjaga perdamaian dan kerjasama internasional, menurut Dina, sering kali berbenturan dengan ego nasional masing-masing negara.
Tak hanya dalam skala negara, ambisius toksik juga telah menyentuh level individu. Kecenderungan ini memicu keretakan sosial, konflik tersembunyi, bahkan krisis kesehatan mental.
“Data WHO (2021) menyebut 1 dari 7 remaja usia 10-17 tahun alami gangguan jiwa. Di Indonesia, hampir 35% remaja terkena dampak psikologis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan ambisi yang tidak sehat,” jelasnya.
Dampak sosial lainnya terlihat dari peningkatan kekerasan berbasis gender dan kasus bunuh diri. Menurut Komnas Perempuan (2024), kasus kekerasan terhadap perempuan naik sekitar 15% dari tahun sebelumnya. Sementara, data Pusiknas mencatat sebanyak 1.023 kasus bunuh diri terjadi sepanjang Januari–Oktober 2024, bahkan di daerah yang dikenal religius dan humanis.
Lebih mengkhawatirkan lagi, efek diskoneksi sosial akibat ambisi berlebihan berkontribusi terhadap kerugian ekonomi nasional. Data Kompas (2025) menunjukkan bahwa kesepian di kalangan usia produktif menimbulkan kerugian lebih dari Rp 600 triliun karena penurunan produktivitas. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencatat angka tertinggi dalam hal ini.
Meski mengakui bahwa era ambisi ini juga menghasilkan berbagai kemajuan dalam sektor teknologi dan ekonomi, Dina mengingatkan bahwa kemajuan semu yang tidak berbasis nilai justru bisa menjadi bumerang.
Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan neo-nasionalisme yang modern, namun tetap berpijak pada jati diri Pancasila.
“Gotong royong itu keunggulan komparatif kita. Kalau itu ditinggalkan, bukan cuma kita yang rugi, dunia pun kehilangan model sosial yang sudah teruji,” pungkas Dina, yang juga merupakan Doktor Strategi Pertahanan dari Universitas Pertahanan RI (UNHAN).
📌 Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan publik Dina Hidayana yang diterima redaksi rakyatmenilai.com pada 31 Juli 2024, serta data resmi dari WHO, Komnas Perempuan, dan Pusiknas.
