Senayan, rakyat menilai — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Juliyatmono, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ekspor listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) ke Singapura. Ia menyebut langkah ini sebagai strategi brilian dalam mendorong transisi energi dan diplomasi investasi hijau Indonesia.
Kebijakan ini dijalankan melalui skema barter investasi di mana Indonesia mengekspor listrik berbasis EBT, sementara Singapura mendukung pembangunan kawasan industri hijau di Batam. “Ini terobosan strategis. Indonesia tidak hanya ekspor listrik, tapi juga memimpin dalam diplomasi energi dan menarik investasi bernilai strategis,” kata Juliyatmono, mantan Bupati Karanganyar dua periode, kepada Golkarpedia, Kamis (12/6).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, tahap pertama ekspor akan mencapai 2 GW dan ditingkatkan menjadi 4 GW pada 2030, dengan total nilai investasi mencapai USD 10 miliar. Proyek ini mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 12 GW serta sistem penyimpanan energi (BESS) 20 GWh. Menurut IRENA (2025), Indonesia berpeluang menjadi produsen energi surya terbesar ketiga di ASEAN.
Juliyatmono juga menyoroti dampak ekonomi dari kerja sama tersebut. “Proyek ini diproyeksikan menghasilkan devisa USD 3–4 miliar per tahun dan menciptakan 400.000 lapangan kerja baru,” ujarnya. Data BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau diperkirakan naik hingga 2,5% pada 2026 akibat proyek ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kawasan industri hijau Batam-Bintan-Karimun (BBK) akan menerapkan teknologi carbon capture dan sistem energi hijau 24 jam. “Lokasi BBK strategis untuk efisiensi logistik dan integrasi langsung ke pasar Singapura,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, 15 Juni 2025.
Juliyatmono menekankan pentingnya keberlanjutan dalam kebijakan ini. “Teknologi carbon capture and storage akan menjadi bukti nyata komitmen kita pada pembangunan rendah karbon,” ucapnya. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, CCS mampu menekan emisi hingga 1,8 juta ton CO₂ per tahun dari kawasan industri BBK.
Menutup pernyataannya, Juliyatmono mengajak semua pihak memperkuat transisi energi. “Ini saatnya reformasi energi dipercepat. Perizinan harus disederhanakan, dan insentif fiskal diperkuat agar Indonesia bisa menjadi pemain global energi hijau,” tegasnya. World Bank dalam laporan terbarunya menyebut Indonesia sebagai negara dengan potensi kepemimpinan energi hijau, jika konsistensi kebijakan dijaga.
sumber: golkarpedia
