JAKARTA – Harapan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak kini menjadi fokus utama parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, baru saja menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memastikan Program 3 Juta Rumah tidak hanya berhenti sebagai angka statistik, melainkan menjadi solusi nyata bagi krisis hunian di tanah air.
Dalam pertemuan tersebut, Sari memberikan penekanan khusus pada aspek fundamental yang seringkali menjadi tumit achilles bagi program pemerintah: akurasi data. Bagi politisi senior Partai Golkar ini, kesuksesan program prestisius ini sangat bergantung pada seberapa presisi pemerintah dalam memetakan siapa yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Sari memandang bahwa Program 3 Juta Rumah adalah pilar penting dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa fondasi data yang kuat, anggaran negara yang dialokasikan dalam jumlah besar berisiko menguap tanpa memberikan dampak signifikan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Integrasi Data: Kunci Efisiensi Fiskal
Sari Yuliati menyoroti pentingnya basis data yang terintegrasi antara kementerian terkait dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan sinkronisasi data yang akurat, alokasi anggaran sektor perumahan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam menyasar keluarga berpenghasilan rendah serta kelompok rentan.
Pendekatan berbasis data ini, menurut Sari, bukan sekadar urusan teknis, melainkan perwujudan dari semangat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Di tengah keterbatasan ruang anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus bisa dipantau kemanfaatannya secara nyata oleh publik.
“Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Sari Yuliati dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip dari Parlementaria, Selasa (24/2/2026).
Kolaborasi Lintas Sektor dan Peran Parlemen
Legislator asal Lombok, NTB ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak bekerja secara silo atau sendiri-sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta menjadi mutlak diperlukan agar target pembangunan jutaan rumah setiap tahunnya dapat tercapai sesuai linimasa yang ditetapkan.
Dukungan parlemen dalam hal pengawasan dan penganggaran akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum ini. Sari memastikan bahwa DPR RI akan mengawal setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan rakyat.
Dunia usaha juga didorong untuk ikut ambil bagian melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Sari percaya bahwa dengan keterlibatan aktif sektor swasta, beban pembiayaan perumahan tidak akan sepenuhnya bertumpu pada APBN, sehingga jangkauan program bisa menjadi lebih luas dan masif.
Menuju Kesejahteraan Melalui Hunian Layak
Program 3 Juta Rumah bukan sekadar tentang membangun tembok dan atap, melainkan membangun masa depan keluarga Indonesia. Hunian yang layak adalah prasyarat dasar bagi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan bersama.
Sari Yuliati optimis bahwa dengan kerja keras dan pemanfaatan data yang tepat, impian rakyat memiliki rumah sendiri akan segera terwujud. Visi ini selaras dengan cita-cita besar bangsa untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Dengan kerja sama yang kuat, dukungan parlemen, pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” pungkas Wakil Ketua DPR RI tersebut.
rakyatmenilai.com memandang langkah Sari Yuliati dalam menekankan akurasi data adalah sikap yang sangat realistis dan visioner. Selama ini, banyak program bantuan sosial maupun pembangunan fisik seringkali menemui kendala di lapangan akibat data yang outdated atau tidak sinkron, yang berujung pada kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Keberpihakan Sari pada kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa parlemen serius dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat. Rakyat menilai, Program 3 Juta Rumah ini akan menjadi ujian bagi efektivitas birokrasi dan integritas data nasional. Jika pemerintah mampu mengeksekusi arahan strategis ini dengan baik, maka kedaulatan hunian bagi rakyat bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan prestasi nyata yang dirasakan di setiap sudut pemukiman nusantara. {}
