JAKARTA, RAKYATMENILAI.COM – Di tengah riuhnya dinamika perdagangan global, kabar baik datang dari Washington: tarif bea masuk produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat berhasil dipangkas drastis, dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebuah ‘kemenangan’ yang disambut positif oleh Partai Golkar, melalui Sekjennya, Muhammad Sarmuji. Capaian ini disebutnya sebagai langkah progresif yang patut diacungi jempol dalam kancah internasional.
“Bagus dong, kita bisa menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen, itu sudah langkah yang progresif,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (18/7/2025), seraya mengapresiasi terobosan ini.
Namun, di balik sorak-sorai penurunan tarif ekspor, muncul bisik-bisik kekhawatiran publik: mengapa pemerintah Indonesia ‘diam’ saja dan tidak membalas dengan mengenakan tarif serupa terhadap produk asal AS? Mengapa tidak ada ‘balasan’ yang setimpal?
Sarmuji, dengan tenang, menjelaskan bahwa kebijakan tarif tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Menurutnya, pembalasan dengan tarif impor justru berpotensi menjadi bumerang, merugikan konsumen dan pelaku industri di dalam negeri.
“Pengenaan tarif masuk itu juga ada jeleknya, yakni konsumen kita jadi memperoleh harga yang lebih mahal. Apalagi kalau barang impornya berupa mesin, maka itu akan menambah biaya produksi bagi produsen kita,” jelas anggota DPR RI dari Jawa Timur tersebut, menyoroti sisi lain dari koin perdagangan.
Ia menegaskan, pendekatan ‘balas dendam’ dalam kebijakan tarif tidak selalu menguntungkan. Dalam beberapa kasus, justru memilih untuk tidak mengenakan tarif balasan bisa memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.
“Kalau produk dari AS itu adalah barang modal seperti mesin produksi, maka membebani mereka dengan tarif bisa merugikan kita sendiri. Jadi tidak harus membalas semua kebijakan tarif AS dengan langkah serupa,” imbuhnya, seolah membimbing publik melihat gambaran yang lebih besar.
Sarmuji juga menyampaikan keyakinan penuhnya bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memperhitungkan setiap dampak dari kebijakan perdagangan ini secara matang. Termasuk di dalamnya adalah pembelian produk strategis dari AS, seperti pesawat Boeing, yang seringkali menjadi sorotan.
“Presiden pasti sudah menghitung. Pembelian produk seperti Boeing itu kan tidak diselesaikan dalam satu tahun. Kalau beli 50 unit, ya pengirimannya juga bertahap. Jadi sudah diperhitungkan secara jangka panjang,” kata Sarmuji, menunjukkan kepercayaan pada visi jangka panjang Presiden.
Terkait potensi evaluasi atau penjabaran lebih rinci atas kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat, Sarmuji menyatakan bahwa hal itu akan menjadi ranah kementerian teknis. “Saya tidak tahu secara persis isi kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump. Nanti pasti akan didetailkan oleh kementerian terkait. Kita tunggu saja penjelasan resminya,” pungkasnya, menutup penjelasan dengan pesan untuk bersabar menanti detail.
sumber: golkarpedia
