Soedeson Tandra Beri Dukungan Penuh Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Tegaskan Pejabat Tak Punya Hak Istimewa di Jalan!

Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Ini Soroti Bahaya Penggunaan Sirene dan Strobo yang Tidak Semestinya, Tegaskan Hanya untuk Presiden atau Tamu Negara

Parlemen98 Views

Senayan, Rakyat menilai.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, memberikan dukungannya terhadap gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang tengah viral di media sosial. Menurutnya, penggunaan pengawalan dengan sirene dan strobo oleh pejabat adalah perilaku yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan bahaya.

Soedeson menekankan bahwa pejabat harus menyadari kalau mereka bukan satu-satunya pihak yang sibuk dan ingin cepat sampai di tujuan.

​“Pertanyaannya, apakah pejabat perlu cepat, lalu masyarakat tidak? Kalau ingin cepat, ya berangkat lebih awal. Jangan, ‘wuk wuk wuk’ begitu,” tuturnya, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (21/9/2025).

​Menurutnya, penggunaan sirene dan strobo tersebut bukan hanya melukai perasaan rakyat, tetapi juga menunjukkan seolah-olah pejabat memiliki hak istimewa di jalan raya.

​Prinsip kesetaraan dalam menggunakan fasilitas publik harus tetap dijunjung tinggi.

​Selain masalah etika dan kesetaraan, Soedeson juga menyoroti potensi bahaya yang ditimbulkan. Ia menegaskan, perilaku tersebut sering diikuti dengan manuver berbahaya, seperti zig-zag, yang bisa menyebabkan pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan.

Batasi Penggunaan Hanya untuk Pihak Tertentu

​Sebagai solusi, Soedeson mendesak agar penggunaan strobo dan sirene dibatasi hanya untuk pihak-pihak tertentu, seperti Presiden atau tamu negara.

​”Kecuali Presiden atau tamu negara, silakan. Kalau yang lain itu, enggak perlu lah,” tegasnya.

​Untuk mendukung pandangannya, Soedeson mencontohkan kebiasaan pribadinya. Ia memilih datang lebih awal apabila ada acara penting, alih-alih meminta prioritas di jalan.

​”Saya tidak pernah menggunakan kayak begitu-begitu. Kalau acaranya saya melihat bahwa acaranya itu macet, saya datang lebih awal saja ke sana,” imbuh Soedeson.

​Sikap Soedeson Tandra ini sejalan dengan keluhan masyarakat yang ramai di media sosial, di mana protes muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari poster digital hingga stiker satir. Keluhan ini terutama diarahkan pada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan meski tidak darurat, serta mobil berpelat sipil yang memasang strobo dan sirene tanpa hak.