Senayan, rakyat menilai —Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, dengan tegas menyerukan percepatan penguatan kelembagaan dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Peringatan itu ia sampaikan menyusul masuknya proposal dari tiga negara raksasa dunia—Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia—yang menyatakan keseriusannya membangun PLTN di tanah air, dengan target terhubung ke jaringan listrik nasional pada tahun 2032.
Bambang menyambut positif langkah strategis tersebut. Namun, ia mengingatkan, proyek PLTN bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Dibutuhkan perencanaan super matang, termasuk dari sisi regulasi dan kelembagaan, agar pembangunan tidak terjebak dalam kegagapan birokrasi atau tumpang tindih wewenang.
“Ini memang harus kita persiapkan dari segala aspek. Dari aspek regulasi, aspek kelembagaan, juga dari aspek teknologi,” tegas Bambang dalam rapat Komisi XII yang disiarkan TVR Parlemen.
Politisi Golkar asal Bangka Belitung itu menekankan urgensi pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebuah badan pelaksana yang menjadi praktik terbaik (best practice) global dalam pembangunan PLTN. Menurutnya, tanpa NEPIO, proyek raksasa ini akan limbung, karena tidak memiliki nahkoda kelembagaan yang kuat dan fokus.
“NEPIO ini penting untuk mengakselerasi segala hal terkait pembangunan PLTN. Kita tidak bisa membangun nuklir secara main-main. Ini energi masa depan,” ucapnya serius.
Bambang juga menyoroti persoalan yang selama ini menjadi duri dalam daging pengembangan energi nuklir di Indonesia: ketidaksinkronan antar lembaga. Ia menyinggung adanya tumpang tindih antara lembaga seperti NUKI, BRIN, dan Bapeten, yang justru menghambat langkah maju dalam sektor vital ini.
“Kalau tidak segera diselaraskan, bagaimana kita bisa punya roadmap yang utuh? Pemerintah harus selesaikan ini sekarang juga,” desaknya.
Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus melonjak, pembangunan PLTN juga merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia untuk menurunkan emisi karbon dan mengejar target transisi energi bersih. Namun, semua mimpi besar itu hanya akan jadi utopia bila tidak dimulai dari fondasi paling mendasar: kelembagaan yang solid dan teknologi yang aman.
“PLTN adalah langkah strategis yang tak bisa ditunda lagi. Tapi tanpa kesiapan total, ini bisa jadi bom waktu. Maka, kita mulai sekarang—dari membenahi pondasi kelembagaan,” pungkasnya penuh keyakinan.
sumber: golkarpedia
