JAKARTA – rakyatmenilai.com, Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kini tengah dibayangi tanda tanya besar. Agenda rapat internal Komisi II DPR RI yang sedianya mendengarkan pemaparan awal draf regulasi tersebut mendadak dibatalkan tanpa alasan yang jelas, memicu kekhawatiran akan keterlambatan penataan demokrasi nasional.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan keheranannya atas pembatalan rapat yang seharusnya berlangsung pada Selasa (13/4/2026) tersebut. Padahal, rapat dengan Badan Keahlian Dewan (BKD) itu merupakan langkah krusial untuk masuk ke tahap pembahasan substansi undang-undang.
Seperti dilansir dari laman golkarpedia.com, Doli mengaku tidak mendapatkan informasi resmi mengenai penyebab penundaan agenda yang bersifat mendadak tersebut. Ketidakjelasan ini dinilai sangat janggal mengingat urgensi RUU Pemilu yang sudah masukRUU Pemilu Mendadak Ditunda! Ahmad Doli Bongkar Kejanggalan dan Ingatkan Bahaya Aturan yang Tergopoh-gopoh dalam Prolegnas Prioritas 2026.
“Kemarin harusnya kan kita mendengarkan ada rapat internal mendengarkan pemaparan dari BKD. Nah, tapi kan kemarin ditunda lagi, yang saya tidak tahu kenapa sebabnya gitu,” ujar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurut pandangan Doli, Komisi II sebenarnya telah berulang kali mendesak pimpinan agar segera mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Penundaan yang terus berulang dikhawatirkan akan memangkas waktu pengerjaan naskah akademik yang sangat kompleks.
Ia menekankan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus segera diakomodasi dalam aturan baru, termasuk soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Jika pembahasan terus molor, integritas aturan main pemilu mendatang dipertaruhkan.
Waktu menuju tahapan pemilu berikutnya pun dirasa semakin sempit. Doli mengingatkan bahwa pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu seharusnya sudah dimulai sekitar bulan Agustus atau September tahun ini, sehingga ruang gerak legislasi semakin terbatas.
“Nah, ini sekarang sudah mulai masuk Mei. Kalau dibahas, apakah kita mau bahas cuma dua bulan, tiga bulan?” tutur politikus senior Partai Golkar tersebut dengan nada penuh tanya.
Bahaya utama yang disorot oleh Doli adalah pola pembahasan undang-undang yang bersifat darurat atau “tergopoh-gopoh” menjelang tahapan dimulai. Hal ini dianggap berpotensi menghasilkan aturan yang tidak objektif dan sekadar formalitas.
Ia berharap pimpinan partai politik dan pimpinan DPR segera duduk bersama fraksi-fraksi untuk menetapkan jadwal pasti. Kedaulatan politik rakyat tidak boleh dikompromikan dengan manajemen waktu legislasi yang buruk.
“Kita harus menghindari pembahasan undang-undang yang tergopoh-gopoh menjelang pemilu. Artinya nanti enggak objektif,” tegas Ahmad Doli Kurnia sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya.
Hingga saat ini, Komisi II baru menerima bahan awal berupa analisis dari BKD yang memetakan berbagai putusan MK dan aspirasi masyarakat. Materi tersebut masih bersifat pengantar dan belum menyentuh draf naskah akademik maupun rancangan undang-undang yang utuh.
Penundaan ini menjadi alarm bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional Indonesia. Demikian seperti dilansir dari laporan yang berkembang di kompleks parlemen terkait belum dimulainya pembahasan substansi RUU tersebut.
“Saya berharap pimpinan partai politik, pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi segera serius untuk duduk bersama menetapkan jadwal kapan kita harus membahas undang-undang itu,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Analisis Closing:
Ketidakjelasan alasan di balik penundaan pembahasan RUU Pemilu bukan sekadar masalah teknis jadwal, melainkan ancaman bagi kualitas regulasi demokrasi Indonesia. Pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru (fast-track) di kemudian hari hanya akan menghasilkan produk hukum yang lemah secara substansi dan rentan digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Integritas Pemilu 2029 bergantung pada keseriusan DPR dalam menyusun aturan main yang matang, transparan, dan jauh dari kepentingan jangka pendek yang tergopoh-gopoh.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan & Geopolitik
