Jakarta, RakyatMenilai.com – Istilah “gentle” mendadak jadi perbincangan hangat di kancah politik Tanah Air. Kata itu dilontarkan oleh Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, yang menantang PDI Perjuangan (PDIP) untuk bersikap tegas menjadi oposisi.
“PDIP jangan mau senangnya saja atuh, kala susah malah nimbrung untuk hajar pemerintah,” ujar Sahroni saat dihubungi, Jumat (19/6/2026), dikutip dari detikNews.
Sahroni menilai posisi oposisi lebih gentle dibandingkan sikap plin-plan. “Mau oposisi itu lebih gentle daripada plin-plan, lebih baik oposisi itu lebih gentle, supaya jelas,” ucap dia, dikutip dari laporan yang sama.
Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga menyoroti adanya dugaan PDIP di balik kekisruhan yang terjadi belakangan. “Dugaan terkait ada di balik kekisruhan kan cerita dari kendaraan operasional yang dimiliki seseorang akhirnya kini menjadi asumsi besar,” imbuhnya, sebagaimana diberitakan detikNews.
Pernyataan ini menambah panjang kritik dari kubu koalisi pemerintah terhadap PDIP. Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6), dilansir detikNews.
Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Menanggapi pernyataan Jazilul, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.
“Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6), dikutip dari detikNews. “Itu keputusan kongres partai,” sambungnya.
Sementara itu, sejumlah pihak menilai perdebatan soal posisi oposisi ini muncul di tengah gelombang kritik publik terhadap pemerintahan Prabowo. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga kelompok sipil, menyuarakan tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, pemborosan APBN, dan kebijakan yang dinilai tidak adil.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, merespons sindiran dari kubu koalisi. “PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan,” tegasnya dalam pernyataan terpisah, dikutip dari berbagai sumber.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan evaluasi publik terhadap ekonomi nasional masih berada di angka yang mengkhawatirkan, di mana hanya sekitar 29,6% masyarakat yang menilai kondisi ekonomi baik.
