DAMASKUS – Peta politik Timur Tengah mengalami guncangan besar pada Kamis waktu setempat. Pemerintah pusat Suriah secara resmi mengumumkan keberhasilan mereka mengonsolidasikan kedaulatan penuh di wilayah Timur Laut yang strategis.
Momen bersejarah ini ditandai dengan keberangkatan konvoi terakhir tentara dan peralatan militer Amerika Serikat dari pangkalan udara Qasrak di Provinsi Hasakah. Langkah ini mengakhiri kehadiran militer Washington yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade sejak 2014.
Penarikan pasukan ini segera diikuti dengan langkah diplomasi tingkat tinggi di jantung ibu kota. Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, secara resmi menerima dua tokoh paling senior dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di istana kepresidenan Damaskus.
Tokoh yang hadir adalah Komandan Militer SDF Mazloum Abdi dan Ketua Sayap Politik Ilham Ahmad. Sebagaimana dilansir dari media Al Jazeera, pertemuan tersebut menegaskan berakhirnya dualisme kekuasaan yang selama ini membelah wilayah Suriah menjadi beberapa faksi.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Asaad Hassan al-Shaibani serta utusan khusus kepresidenan yang mengawasi proses integrasi. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal transisi kekuasaan ini secara profesional.
Langkah ini dipandang sebagai manifestasi nyata dari visi Presiden Ahmed al-Sharaa untuk membawa seluruh wilayah negara di bawah otoritas tunggal. Terutama di wilayah perbatasan utara yang selama bertahun-tahun berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.
Kementerian Luar Negeri Suriah menyambut hangat penyerahan pangkalan-pangkalan tersebut. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari koordinasi yang sangat intensif dan matang dengan pihak Amerika Serikat.
Hubungan ini digambarkan sebagai bentuk “hubungan konstruktif” yang terus berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari pertemuan bersejarah antara Presiden Ahmed al-Sharaa dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataannya kepada AFP mengonfirmasi rampungnya proses tersebut. Mereka menegaskan bahwa penyerahan basis-basis utama dilakukan sebagai bagian dari transisi yang terukur dan didasarkan pada kondisi keamanan lapangan.
Secara teknis, penyerahan pangkalan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan besar yang dicapai pada Januari lalu. Kesepakatan tersebut melibatkan pemerintah pusat dan pihak SDF yang sebelumnya merupakan mitra utama koalisi internasional pimpinan AS.
Dinamika integrasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses rekonsiliasi yang cukup kompleks. Setelah sempat terjadi gesekan senjata singkat di masa lalu, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk melakukan konsolidasi nasional demi kepentingan bersama.
Di bawah kepemimpinan Ahmed al-Sharaa, para pejuang Kurdi kini mulai dilebur secara bertahap ke dalam struktur Angkatan Darat Nasional Suriah. Sementara itu, pasukan keamanan pemerintah telah dikerahkan sepenuhnya ke pusat-pusat kota strategis seperti Hasakah dan Qamishli.
Proses penarikan fisik pasukan AS sendiri dilakukan melalui jalur darat yang sangat terjaga ketat. Menurut analisis pakar Suriah, Charles Lister, konvoi terakhir militer AS diarahkan melalui wilayah Yordania alih-alih melintasi perbatasan Irak yang berisiko tinggi.
Strategi ini diambil untuk meminimalisir potensi serangan dari kelompok bersenjata yang didukung Iran di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya masa transisi kekuasaan di wilayah yang masih dalam pemulihan pasca-konflik ini.
Kini, dengan kendali penuh atas institusi sipil dan penyeberangan perbatasan, Presiden Ahmed al-Sharaa memegang kendali penuh atas otoritas negara. Keberhasilan ini memberikan ruang luas bagi pemerintah untuk memulai agenda besar rekonstruksi nasional tanpa hambatan kehadiran militer asing.
Kemampuan Ahmed al-Sharaa dalam menyeimbangkan tekanan militer dan negosiasi diplomatik dianggap sebagai pencapaian politik yang signifikan. Seluruh pangkalan eks-AS kini bertransformasi menjadi pos pertahanan kedaulatan nasional yang diisi oleh pasukan gabungan nasional.
Hingga saat ini, Damaskus terus memastikan bahwa proses transisi berjalan tanpa gangguan keamanan bagi warga sipil. Pemerintah Suriah menegaskan bahwa persatuan wilayah adalah harga mati untuk membangun kembali stabilitas ekonomi dan geopolitik di jantung Timur Tengah.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan & Geopolitik
