Jakarta, RakyatMenilai.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta PDI Perjuangan (PDIP) memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PKB, sikap abu-abu yang selama ini diambil PDIP berpotensi menjadi hambatan bagi berbagai program pemerintah.
“Kalau oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), dikutip dari Rakyat Merdeka.
Pernyataan itu disampaikan Jazilul terkait dugaan kehadiran kader PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (12/6/2026).
PKB Fokus Kawal Program Prabowo
Jazilul menegaskan, partai-partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintah saat ini tengah fokus mengawal pelaksanaan program Presiden Prabowo agar berjalan sesuai target. Karena itu, ia menilai soliditas dan kejelasan sikap politik sangat dibutuhkan.
“Kami semua sedang berjuang keras mewujudkan janji-janji Presiden. Program-program Pemerintah sudah ditata dan perlu dukungan yang jelas,” ucap Ketua Fraksi PKB DPR ini, dilansir Rakyat Merdeka.
Selama ini, PDIP memang bukan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, PDIP juga tidak mau disebut sebagai oposisi. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini beralasan, dalam sistem presidensial, tidak ada istilah oposisi. PDIP lebih senang disebut sebagai penyeimbang.
Bagi PKB, posisi ini membingungkan. Karena, sikap PDIP terhadap kebijakan pemerintah menjadi tidak jelas.
“Kami berharap posisinya jelas. Jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar seluruh program berjalan sesuai target. Kita membutuhkan persatuan dan soliditas untuk menjalankan program Presiden,” ujar Jazilul, sebagaimana diberitakan Rakyat Merdeka.
PKB: Sikap Tidak Jelas Bisa Ganggu Pemerintahan
Jazilul memastikan, PKB menghormati setiap pandangan dan pilihan politik. Namun, PKB mengingatkan bahwa sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kesan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kalau ada kesan mengganggu, tentu tidak baik bagi pelaksanaan program Pemerintah. Karena itu, lebih baik bersikap tegas dan gentle,” katanya, dikutip dari Rakyat Merdeka.
Jazilul mengaku masih belum memahami secara utuh makna posisi penyeimbang yang diklaim PDIP. “Menyeimbangkan seperti apa, itu yang belum dipahami. Yang penting sekarang adalah memastikan posisinya supaya semua bisa bergerak dengan baik,” tegasnya.
PDIP: Jangan Urusi Sikap Partai Lain
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meminta Jazilul tak mengurusi sikap partai lain. Menurutnya, lebih baik Jazilul fokus mengurus internal PKB.
“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui Kongres, Rakernas, serta Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif,” kata Deddy, di Jakarta, Kamis (18/6/2026), dilansir Rakyat Merdeka.
Deddy menegaskan, kader partai lain tidak memiliki kewenangan untuk mendesak PDIP mengambil sikap tertentu. Karena itu, dia mempertanyakan dasar Jazilul menyampaikan desakan tersebut.
“Jadi, tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” ujarnya.
Deddy juga mengkritik penggunaan istilah “oposisi” yang dilontarkan Jazilul. Menurutnya, istilah tersebut lebih tepat digunakan dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Dia menjelaskan, dalam sistem parlementer, oposisi muncul sebagai konsekuensi dari persaingan dua atau lebih kekuatan politik yang saling berhadapan. Ketika satu kubu memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan, kubu lain secara otomatis menjadi oposisi dan menjalankan fungsi pengawasan melalui parlemen.
“Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer. Di Indonesia, kita menganut sistem presidensial dengan dasar ideologi yang sama, yakni Pancasila. Perbedaannya lebih banyak pada kebijakan turunan,” jelasnya, dikutip dari Rakyat Merdeka.
Deddy menambahkan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam sistem presidensial dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi formal seperti yang berlaku di sejumlah negara parlementer.
