DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota di tengah meningkatnya kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi aksi demonstrasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi undang-undang.
“Silakan menyampaikan pendapat karena itu hak setiap warga negara,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (3/8/2026), dikutip dari Antaranews.
Baco menegaskan kebebasan penyampaian pendapat itu harus dijalankan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan keamanan, keselamatan masyarakat, maupun merusak fasilitas publik.
Baco pun turut menanggapi fenomena sejumlah pusat perbelanjaan yang mulai memasang pagar dengan ukuran lebih tinggi karena khawatir terhadap potensi demonstrasi berskala besar.
Menurut dia, langkah tersebut tidak perlu menjadi pilihan apabila seluruh elemen masyarakat mampu menjaga situasi tetap kondusif.
Hal itu sejalan dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menilai pemasangan pagar tinggi bukan merupakan gambaran situasi kota yang ideal.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membangun koordinasi yang intensif bersama Polri, TNI, dan seluruh aparat penegak hukum guna memastikan keamanan Jakarta tetap terjaga.
Baco berharap peristiwa kericuhan yang sempat terjadi pada Agustus 2025 tidak kembali terulang. Apalagi, sinergi antarlembaga yang semakin kuat, ditambah dukungan masyarakat, menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ibu kota.
Selain aparat keamanan, kata dia, masyarakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan suasana yang aman dengan tidak mudah terpengaruh provokasi yang dapat memicu konflik.
Baco mengingatkan masyarakat terkait fasilitas sosial (fasos) maupun fasilitas umum (fasum) yang dibangun pemerintah merupakan aset bersama yang dibiayai dari pajak masyarakat. Karena itu, seluruh warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.
“Tetapi jangan sampai penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara yang merusak fasilitas umum, melukai orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Jakarta harus tetap menjadi rumah yang aman bagi semua,” jelas Baco.
Dia menambahkan iklim investasi, aktivitas ekonomi, hingga kenyamanan masyarakat sangat bergantung pada situasi keamanan yang kondusif.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan Musda XI menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyiapkan kader-kader terbaik agar terus memberikan kontribusi bagi pembangunan Jakarta.
Menurut dia, Partai Golkar ingin terus menghadirkan kader yang mampu membangun komunikasi dengan masyarakat serta menjaga stabilitas daerah melalui politik yang sejuk dan konstruktif.
“Musda ini bukan sekadar memilih kepengurusan, tetapi juga memperkuat konsolidasi agar kader Golkar semakin dekat dengan masyarakat dan terus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta,” kata Zaki.
Penutupan Musda XI dilakukan oleh Basri Baco yang menghasilkan terpilihnya kembali Putra Baskara Baramuli sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Pusat untuk kedua kalinya dengan masa bakti 2025-2030. []
