MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan kreator konten yang merekam video tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan itu artinya melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Hal ini merujuk pada kejadian yang baru-baru ini ramai dibincangkan di media sosial Threads mengenai perilaku kreator konten Ebem Martono yang merekam usher dalam acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tanpa persetujuan dari pihak terkait menggunakan kacamata pintar.
“Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan ini juga kita mendapat banyak masukan. Pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua pelanggaran terhadap etika,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026), dikutip dari Antaranews.
Dalam UU PDP, wajah dan citra diri termasuk sebagai data pribadi bersifat biometrik dan itu harus dilindungi karena wajah merupakan data unik yang melekat pada identitas fisik seseorang.
Maka dari itu, perekaman wajah tanpa izin oleh kreator konten terhadap pihak terkait dapat menjadi bentuk pelanggaran regulasi yang berlaku di Indonesia.
Dalam kasus kreator konten Ebem Martono, beberapa pihak usher yang direkam telah meminta konten terkait dihapus namun justru malah mendapatkan ancaman pemerasan oleh kreator dengan dalih mengganti biaya produksi konten yang bahkan tidak disetujui oleh sang usher.
Aksi sang kreator konten tersebut mendapatkan reaksi besar dari warganet yang menyayangkan kejadian tersebut dan mendukung para usher untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.
Menkomdigi menilai meski kreator konten berdalih video diambil di ruang publik, tetap saja hal itu melanggar ketentuan UU PDP.
“Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang olahraga di jalan-jalan raya kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan berlakukan ini sebagai hal yang sama,” kata Meutya.
Dalam hal pelanggaran etika, kasus ini menurut Meutya telah melanggar keamanan bagi perempuan di ruang publik. Padahal seharusnya dalam pembuatan konten yang positif, kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan justru harus dilindungi.
“Dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita setop,” kata Meutya.
Untuk menjaga ruang digital yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, Menkomdigi menyatakan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus membuka ruang pengaduan agar konten yang membuat resah, melanggar aturan, atau pun berbahaya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Di Komdigi kami akan teruskan kepada (Ditjen) Wasdig (Pengawasan Ruang Digital) untuk kemudian melakukan langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tutup Meutya. []
