Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Presiden · 5 Jul 2024 07:43 WIB ·

Buntut Pusat Data Nasional Gampang Dibobol, Anggota DPR RI: Separuh Menteri Jokowi Parah, Perlu ‘Fit And Proper Test’


 Buntut Pusat Data Nasional Gampang Dibobol, Anggota DPR RI: Separuh Menteri Jokowi Parah, Perlu ‘Fit And Proper Test’ Perbesar

Senayan, Rakyat Menilai — Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengusulkan agar ada uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dalam menentukan menteri yang duduk di kabinet pada pemerintahan mendatang.

Effendi berpandangan, fit and proper test dibutuhkan supaya presiden tidak asal menunjuk menteri hanya berdasarkan kesukaan saja, tapi harus punya kompetensi.

“Kita berharap memilih kebinet ini juga kalau perlu fit and proper test semua lah lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa (lantas dipilih sebagai menteri). Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua, ya,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Politikus PDI-P ini berpesan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam memilih menteri-menterinya kelak.

Ia mencontohkan, kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan akibat dari koordinasi kepemimpinan yang lemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Oleh sebab itu, Effendi menegaskan bahwa kursi menkominfo harus diisi oleh orang yang profesional, bukan orang yang beruntung karena bagi-bagi jabatan.

“Ya kita harus fit and proper kan. Paling tidak kan dia (calon menteri) mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu kayak, kabinet tapi kayak warung semua,” kata dia.

Diketahui, terdapat desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peretasan PDN yang menyebabkan sejumlah layanan publik sempat terganggu.

Merespons desakan tersebut, Jokowi mengaku sudah mengevaluasi semua hal terkait peretasan PDN, termasuk tuntutan agar Budi mundur.

“Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita,” kata Jokowi di Karawang, Rabu (3/7/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuan Abrijani Pangerapan telah memutuskan mengundurkan diri karena peretasan PDN.

“Ini merupakan tanggung jawab moral saya, karena secara teknis, masalah PDN ini seharusnya bisa saya tangani dengan baik,” ujar Semuel, Kamis.

Silahkan baca artikel sumber di {kompas}

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Paus Fransiskus Wafat, Presiden Prabowo Kirim Jokowi untuk Wujudkan Simpati Indonesia

24 April 2025 - 08:21 WIB

Megawati, SBY, dan Jokowi Duduk Bersama? Puan Maharani: “Tidak Ada yang Tidak Mungkin!”

25 March 2025 - 21:36 WIB

Rumah Jokowi di Solo Jadi Magnet Wisata: Ribuan Warga Berebut Bertemu Mantan Presiden

25 January 2025 - 14:31 WIB

Kekuasaan di Tangan Segelintir! Dari Oligarki hingga Monarki, Apa Masih Relevan?

11 January 2025 - 21:38 WIB

Nama Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup Dunia, Kok Bisa? Ini Temuan OCCRP!

4 January 2025 - 14:32 WIB

Dipecat PDIP, Jokowi Dapat Tawaran Tempat Terhormat dari Golkar, Ini Penegasan Sarmuji!

17 December 2024 - 22:23 WIB

Trending di Presiden