Senayan, Rakyat Menilai– Keamanan data nasional kerap kali menjadi persoalan di tanah air, bukan kali ini saja data milik pemerintah berhasil dibobol oleh hacker. Padahal, selama ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran sangat besar untuk mewujudkan transformasi digital.
Isu keamanan data semakin mencuat setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware. Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem keamanan data di Indonesia. Sebab selama ini kata dia, sistem keamanan data sangat rendah.
“Justru yang kita pertanyakan adalah selama ini pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir selalu menggelontorkan untuk budget digital transformasi, tapi setiap bulan selalu ada saja data masyarakat itu diperjual belikan di dark web,” kata Dave dalam tayangan Metro TV, Selasa, 2 Juli 2024.
Soal data PDSN yang diserang, Dave mengatakan DPR khususnya Komisi I menyayangkan Kominfo tidak memiliki cadangan data. Padahal mestinya Pusat Data Nasional memiliki cadangan data, sehingga jika terjadi gangguan, ada solusi cepat yang bisa dilakukan. “Ini membuktikan bahwa kedaulatan kita di dunia cyber sangat rendah,” jelas politikus Golkar itu.
Sebelumnya PDNS diserang ransomware sehingga data di dalamnya terenkripsi dan tidak dapat diakses kembali. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, di antaranya gangguan pada 282 layanan instansi pemerintah, ribuan paspor yang belum dapat dicetak, aktivitas bisnis di berbagai sektor perbankan, perdagangan, dan manufaktur lumpuh, serta hilangnya data Kartu Indonesia Pintar Kuliah. {golkarpedia}
