JAKARTA, RakyatMenilai.com – Isu sensitif mengenai tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang sempat menjadi sorotan publik, kini ditanggapi secara langsung oleh salah satu fraksi terbesar di parlemen. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi terkait tunjangan yang diterima para anggotanya, sekaligus memberikan pesan penting yang lebih luas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sarmuji yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia. Sikap terbuka ini menjadi respons terhadap keresahan dan kritik dari masyarakat yang menyoroti berbagai isu terkait kesejahteraan para legislator. Sarmuji menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar tidak akan menutup diri dari desakan publik.
Ia menyatakan kesiapan fraksinya untuk menghadapi tinjauan ulang terhadap kebijakan tunjangan yang berlaku saat ini. “Fraksi Partai Golkar, saya tegaskan, kita siap seandainya ada evaluasi, ada revisi terhadap tunjangan-tunjangan yang saat ini diberikan kepada anggota,” ujar Sarmuji.
Menurutnya, kesiapan ini adalah bentuk komitmen Golkar untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menyadari bahwa di era keterbukaan informasi, setiap kebijakan yang menyangkut anggaran negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
Sikap terbuka ini, lanjut Sarmuji, sangat penting untuk menjembatani jurang antara parlemen dan rakyat. Hal ini diharapkan dapat meredam kecurigaan publik dan memastikan bahwa hak-hak anggota dewan berada dalam koridor yang wajar dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Sarmuji menambahkan bahwa proses evaluasi dan revisi ini tidak hanya siap dilakukan, tetapi juga harus bersifat terbuka. “Sekaligus juga ini bisa terbuka,” tambahnya, menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi akan dilakukan secara transparan demi menunjukkan akuntabilitas parlemen.
Namun, pesan Sarmuji tidak berhenti di sana. Ia kembali menyampaikan imbauan penting yang ditujukan kepada seluruh kader dan legislator Golkar di semua tingkatan, bukan hanya di DPR RI. Ia mengajak mereka untuk melakukan refleksi diri.
”Fraksi anggota DPR RI Partai Golkar di semua tingkatan, bukan hanya di DPR RI, untuk melakukan refleksi sekaligus juga dalam segala hal harus mengukur kepatutan diri,” tegas Sarmuji.
Menurutnya, refleksi diri ini sangat penting di tengah kondisi sosial-politik yang penuh tantangan. Para legislator Golkar, baik di pusat maupun di daerah, harus peka terhadap perasaan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Sarmuji menekankan bahwa “kepatutan diri” harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap tindakan dan pernyataan seorang politisi. Hal ini mencakup gaya hidup, penggunaan anggaran, hingga interaksi dengan masyarakat.
Pesan ini dapat diartikan sebagai respons proaktif Golkar terhadap kritik publik yang sering kali menyoroti kesenjangan antara kehidupan elite politik dengan kondisi rakyat. Dengan menyerukan “kepatutan diri”, Sarmuji berharap dapat menjembatani jurang tersebut.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa partai tidak hanya berfokus pada kekuasaan, melainkan juga pada kualitas dan integritas para kadernya. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang dan memastikan relevansi partai.
