RakyatMenilai.com – Wacana mengenai pembatasan akun media sosial untuk satu orang menjadi perdebatan publik. Menanggapi isu ini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan bahwa partainya memiliki pandangan berbeda yang lebih strategis dan tidak membelenggu kebebasan warga.
Sarmuji menyatakan bahwa usulan satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya, ada opsi yang lebih baik dan efektif untuk menjamin keamanan ruang digital, yaitu melalui pengendalian registrasi kartu SIM (SIM Card).
“Itu usulan yang bisa dikaji. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya,” kata Sarmuji kepada wartawan, dikutip dari Detik.com dan Kompas.com.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini akan membuat pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dan mencegah pembuatan akun anonim untuk tujuan buruk.
Sarmuji menjelaskan, pendekatan melalui SIM Card lebih tepat karena tidak bersifat membatasi secara langsung. Ia mencontohkan, satu orang tetap bisa memiliki lebih dari satu akun.
”Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal, asalkan semuanya terverifikasi dengan satu identitas yang sama melalui SIM Card,” ujarnya, seperti dilansir Suara.com dan VIVA.co.id.
Pembatasan Akun Dinilai Terlalu Kaku, Pengendalian SIM Card Lebih Realistis
Sarmuji menekankan bahwa pendekatan ini didasarkan pada logika yang lebih realistis dan dapat diterima masyarakat.
Menurutnya, jika langsung membatasi jumlah akun, hal itu bisa dianggap menghalangi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, pengendalian melalui SIM Card bersifat lebih administratif dan logis.
“Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi, kalau pengendalian dilakukan lewat SIM card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital,” tambah Sarmuji.
Sebagai penutup, Sarmuji menegaskan bahwa setiap regulasi di ruang digital harus mampu memberi perlindungan, tetapi juga tidak mengurangi ruang kebebasan yang dijamin oleh konstitusi.
”Kebijakan ini harus tetap melindungi hak warga. Yang kita perlukan adalah mekanisme yang mendorong penggunaan media sosial secara sehat, aman, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
”Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik,” imbuhnya.
