Magetan, rakyatmenilai.com –Penggusuran belasan rumah warga di Lingkungan Totog, Kelurahan Maospati, Magetan, mengundang luka sosial yang dalam. Tidak hanya menyisakan reruntuhan bangunan, tetapi juga menyisakan kegetiran dan pertanyaan tentang keadilan sosial yang mulai memudar. Kritik tajam datang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Magetan, yang langsung turun ke lapangan.
Didik Haryono, anggota Komisi A DPRD Magetan dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan keprihatinannya setelah menyaksikan langsung kondisi warga terdampak. “Faktanya, sampai hari ini tidak ada bantuan dari Dinas Perdagangan atau Pemkab. Yang diberikan hanya Rp2 juta per KK dari kelurahan. Itu pun hanya cukup untuk ngekos 4 bulan,” tegas Didik saat berada di lokasi, Senin (23/6/2025).
Dalam keterangannya, Didik juga menyoroti ketidakhadiran negara dalam memberi perlindungan kepada warganya yang rentan. Ia menekankan, pembangunan tak boleh menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan.
“Mereka memang tidak memiliki sertifikat tanah, tapi mereka adalah warga Magetan. Jangan dibiarkan terlunta-lunta hanya karena alasan pembangunan,” ujar Didik, yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis dan kini vokal memperjuangkan hak rakyat kecil.
🟨 Bantuan Langsung dan Tuntutan Etika Sosial
Fraksi Partai Golkar Magetan bergerak cepat. Sebagai bentuk solidaritas, mereka menyalurkan bantuan senilai Rp15 juta kepada warga terdampak. Namun Didik menegaskan bahwa ini bukan solusi jangka panjang, dan pemerintah daerah harus segera mencari jalan keluar yang lebih manusiawi.
Menurut Didik, Pemkab seharusnya bisa menggunakan Dana Tak Terduga (DTT) untuk menanggulangi dampak penggusuran. Ia menyebut kasus Supartini (68), seorang nenek renta yang tinggal bersama tiga cucunya, sebagai wajah dari tragedi kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan sosial.
Supartini, salah satu dari 18 kepala keluarga yang digusur, hidup dalam kondisi sakit dan merawat tiga cucu yatim. “Kalau ngontrak rumah, bisa habis seminggu. Habis itu apa? Numpang di kandang ayam?” katanya dengan suara bergetar.
🔶 “Hormatilah Rakyat Jika Ingin Dihormati”
Dalam pernyataan penutupnya, Didik Haryono menggugah nurani pengambil kebijakan:
“Kalau pemerintah ingin dihormati, hormatilah rakyatnya. Kalau mau membangun pasar yang megah, bangun juga kepekaan sosialnya,” tandasnya.
Sementara itu, hingga artikel ini ditulis, lima kepala keluarga masih bertahan dalam ketidakpastian—tidak tahu harus ke mana, dan menunggu, entah dari siapa, keadilan itu datang.
📌 Sumber tambahan: Kutipan dan data bersumber dari laporan NusaDaily, serta telah diverifikasi dan disunting ulang oleh redaksi rakyatmenilai.com sesuai standar penyajian informasi kami.
