Jakarta, rakyatmenilai.com — Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H. M. Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pahlawan tahun ini telah memicu perdebatan yang panjang dan alot. Setelah diusulkan berkali-kali sejak 2007, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2025, akhirnya mengukuhkan status tersebut.
Keputusan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Pak Harto tidak pernah terbukti terlibat dalam kasus hukum atau pelanggaran HAM. Untuk membahas polemik ini, tim redaksi rakyatmenilai.com merangkum pandangan mendalam dari Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, dalam wawancaranya di tvOne.
Proses Alot dan Landasan Hukum yang Tuntas
Margarito Kamis mengakui bahwa proses penetapan ini berlangsung alot dan memiliki sejarah panjang. Ia menyoroti bahwa pada pengusulan awal di tahun 2007, fokusnya bukanlah pada gelar pahlawan, melainkan pada rehabilitasi nama baik Pak Harto dan Bung Karno.
Kala itu, upaya tersebut terganjal landasan hukum yang memadai. Margarito menjelaskan bahwa undang-undang mengenai gelar, tanda jasa, dan kehormatan baru ada secara komprehensif pada tahun 2009.
Ia menambahkan, rencana pemberian rehabilitasi saat itu sempat tertunda karena adanya penolakan dan demonstrasi. Namun, dengan landasan Keppres yang kini kuat, Margarito Kamis secara tegas menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto adalah hal yang PANTAS diberikan. Ia berpendapat, perdebatan tidak akan pernah selesai jika publik terus mencari-cari kekurangan seseorang.
Titik Balik Sejarah: Jasa Anti-Komunis Mutlak
Meskipun banyak sorotan negatif muncul terkait isu KKN, pelanggaran HAM, dan minimnya kebebasan sipil selama 32 tahun masa Orde Baru, Margarito Kamis meminta publik melihat kontribusi Soeharto dari sudut pandang yang paling fundamental: Penyelamatan Bangsa.
Menurutnya, ada satu turning point atau big point yang tidak dapat diabaikan, yakni keberhasilannya dalam menghentikan gerakan G30S/PKI.
“Andai saja almarhum Pak Harto ini tidak mengambil tindakan pada waktu tahun ’65 itu, akankah kita ada di hari ini? Alhamdulillah menghentikan kebiadaban komunis pada waktu itu,” ujar Margarito, mempertanyakan kembali eksistensi bangsa.
Ia menilai, keberhasilan mengeliminasi dan menghentikan kebangkitan ideologi komunis pada tahun 1965 merupakan kontribusi terbesar dan “poin besar yang membuat bangsa kita ada di titik ini sekarang ini,” menjadikannya jasa yang paling menentukan bagi eksistensi bangsa Indonesia.
Pentingnya Memberi Maaf dan Objektivitas
Margarito Kamis juga menekankan pentingnya sikap memaafkan, mengutip contoh tokoh-tokoh Masyumi yang sempat berselisih dengan Soeharto, namun kini tidak menyimpan dendam karena perbedaan yang ada hanya bersifat kebijakan, bukan personal.
Mengambil pelajaran dari kisah Buya Hamka yang memaafkan dan memimpin salat jenazah Bung Karno, Margarito menyimpulkan bahwa “Memberi maaf itu jauh lebih baik daripada terus mengingat-ingat sesuatu yang kurang untuk Pak Harto.”
⚖️ Menepis Isu KKN dan Kedekatan Personal
Saat disinggung mengenai isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil yang kerap menjadi sorotan, Margarito berpendapat bahwa hal tersebut “tidak terlalu fundamental untuk ditaruh di meja diskusi publik mengenai layak atau tidak Pak Harto itu diberikan gelar pahlawan.” Ia bahkan membandingkan, persoalan politik kekerabatan serupa juga terjadi pasca-Reformasi.
Terakhir, Margarito Kamis membantah spekulasi bahwa faktor kedekatan personal antara Soeharto dan Presiden Prabowo Subianto menjadi penentu penganugerahan gelar.
“Yang pas adalah secara objektif, memang ada hal-hal yang dapat kita cek secara baik secara semua orang yang itu berkontribusi besar terhadap sejarah bangsa ini. Menurut saya itu yang paling pokok,” tutup Margarito Kamis, menegaskan bahwa kontribusi Soeharto terhadap pembangunan dan penyelamatan ideologi negara adalah faktor utama yang membuat beliau layak mendapatkan pengakuan Pahlawan Nasional.{…}
(Diolah dari Wawancara Khusus Margarito Kamis di tvOne berjudul Dari Sudut Pandang Margarito Kamis Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto)
