Jakarta, rakyatmenilai.com – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud apabila perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memimpin dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi target kuota, tetapi merupakan investasi bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sari Yuliati saat memberikan sambutan pada Pembukaan Sarasehan dan Dialog Perempuan Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, pada Jumat (26/6/2026).
Dalam sambutannya, Sari Yuliati menegaskan bahwa perempuan membawa perspektif dan pengalaman yang tidak dapat digantikan dalam proses penyusunan kebijakan. Karena itu, memperluas ruang partisipasi perempuan merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi.
Sebagaimana dikutip dari FraksiGolkar, Sari Yuliati menyatakan, “Pengalaman perempuan sebagai setengah dari populasi bangsa membawa pengetahuan dan perspektif yang seharusnya. Karena itulah kita harus terus mengingatkan bahwa democracy thrives when women thrive—demokrasi akan semakin kuat ketika perempuan memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dan memimpin.”
Menurut Sari Yuliati, semangat tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang nyata. Salah satunya dengan memperluas akses perempuan terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan sekaligus memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sebagai pemimpin.
Oleh karena itu, kebijakan afirmasi menjadi instrumen penting untuk mendorong meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik. Namun, ia mengingatkan bahwa afirmasi tidak boleh dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pintu masuk untuk melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang berkualitas.
“Afirmasi adalah pintu masuk, tetapi kapasitas adalah faktor yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan perempuan dalam menjalankan kepemimpinan. Afirmasi membuka pintu, tetapi tidak dapat menggantikan kapasitas, integritas, dan kualitas kepemimpinan,” tegasnya.
Sari Yuliati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem yang mendukung lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan. Mulai dari keluarga, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dunia usaha, hingga lembaga negara.
Ia berharap Sarasehan dan Dialog Perempuan Nasional Tahun 2026 menghasilkan rekomendasi yang konkret sebagai peta jalan menuju keterwakilan perempuan yang lebih bermakna dalam pengambilan kebijakan nasional.
“Mari kita sama-sama wujudkan proses politik ke depan menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berkembang. Perubahan itu dapat kita mulai dari KPPG dan Partai Golkar sebagai rumah perjuangan perempuan dalam politik,” pungkasnya.
Publik kini menanti bagaimana komitmen ini akan diwujudkan dalam kebijakan nyata, terutama menjelang Pemilu 2029. Keterwakilan perempuan yang lebih bermakna bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kualitas kepemimpinan yang membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
