Jakarta, Baja Foundation menggelar diskusi publik bertajuk “Setahun Mas Pram–Bang Doel: Menjawab Harapan Jakarta” yang digelar di Gedung Sangkrini, Rawamangun, Jakarta, Jumat (13/02/2026), menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi atas satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Forum tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Reinhart Sirait, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) provinsi Jakarta, KH. Mamun Al Ayubi, Anggota DPRD DKI Jakarta, Gusti Arief, Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, Akmal Budi Yulianto, Ketua DPP Forkabi, Fitria Octarina, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza dan Direktur Komunikasi Publik Pusat Riset Indonesia (PRI), Achmad Annama sebagai pemantik diskusi.
Dalam paparannya, Direktur Komunikasi Publik Pusat Riset Indonesia (PRI), Achmad Annama memaparkan temuannya terkait 1 tahun kepemimpinan Pram-Rano di Jakarta. Tantangan komunikasi publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah besarnya jumlah penduduk ibu kota yang mencapai sekitar 10 juta jiwa menjadi sorotannya. Annama menilai, besarnya populasi belum otomatis berbanding lurus dengan tingkat popularitas kepala daerahnya di tingkat nasional.
“Jakarta ini memiliki penduduk lebih dari 10 juta orang. Secara teoritis, itu modal sosial dan politik yang sangat besar. Namun faktanya, popularitas gubernurnya masih berada di bawah beberapa kepala daerah lain seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ada peningkatan dari Pilkada 2024 lalu, tetapi belum signifikan,” ujar Ketua DPP KNPI Bidang Media ini.
Annama menjelaskan, secara tata kelola komunikasi pemerintahan sebenarnya sudah terlihat adanya upaya kolaboratif, khususnya dalam pemanfaatan media sosial. Namun, menurutnya, efektivitas distribusi informasi masih perlu terus diperkuat agar program-program pemerintah lebih diketahui masyarakat luas.
“Di level pemerintahan, kita melihat sudah ada upaya kolaboratif dalam pengelolaan media sosial. Tapi di era digital ini, bukan hanya kualitas informasi yang penting, melainkan juga kecepatan distribusinya. Siapa yang cepat, dia yang membentuk persepsi publik,” tegas Ketua Depinas SOKSI Bidang Media Sosial ini.
Annama mengungkapkan, berdasarkan pemantauan pada Januari 2026, tingkat popularitas Gubernur DKI Jakarta masih berada di posisi kedua, di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menempati peringkat pertama.
“Di bulan Januari, Mas Pram masih berada di peringkat dua. Kang Dedi Mulyadi ada di posisi satu. Ini bukan semata soal kualitas kepemimpinan, tapi juga soal kecepatan membangun narasi dan respons. Kita sedang berada di zaman dimana orang baik bisa kalah dengan orang cepat,” ujar konsultan Digital Branding ini lugas.
Annama juga menyoroti aspek sosialisasi program. Dari total 40 program quick win yang dicanangkan, menurutnya, hanya sekitar 10 program yang benar-benar diketahui publik secara luas.
“Dari 40 quick win program, yang dikenal masyarakat kurang lebih hanya 10. Ini menjadi catatan serius. Program boleh bagus dan terealisasi baik, tapi kalau tidak diketahui publik, dampak elektoral dan persepsinya tentu terbatas. Brand image seorang pemimpin dibangun bukan hanya oleh kebijakan, tapi oleh bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan,” jelasnya.
Annama menambahkan, membangun citra dan kepercayaan publik di era informasi terbuka membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai warga juga memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi positif dan capaian kinerja pemerintah.
“Peran masyarakat sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun reputasi dan persepsi publik. Informasi harus terus bergulir, dibagikan, diperbincangkan. Karena di era digital, arus informasi yang cepat akan menentukan siapa yang dianggap hadir dan bekerja,” pungkasnya.
Diskusi tersebut menjadi momentum reflektif untuk melihat bahwa tantangan kepemimpinan Jakarta tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada strategi komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman.
