SUKABUMI, rakyatmenilai.com ~Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara mengejutkan melontarkan kritik pedas yang membongkar sisi elitisme dalam pengelolaan dana pendidikan nasional. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Azzainiyyah, Sukabumi, Jawa Barat, Bahlil secara terang-terangan menyoroti adanya “tembok tinggi” administratif yang selama ini menghalangi anak-anak dari kalangan bawah dan kaum sarungan untuk mengakses beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Fokus utama yang dibidik Bahlil Lahadalia adalah persyaratan skor TOEFL yang dipatok sangat tinggi oleh pihak pengelola. Menurut analisisnya, standarisasi bahasa Inggris yang nyaris sempurna ini secara tidak langsung telah menciptakan sistem kasta ekonomi. Ia menilai, hanya mereka yang lahir di keluarga kaya atau “anak sultan” yang sanggup membiayai kursus bahasa Inggris privat demi mengejar angka-angka administratif tersebut.
”Jangan disuruh syaratnya itu harus bahasa Inggris TOEFL 700, 800, ya itu mah orang-orang kaya saja,” ujar Bahlil Lahadalia Bahlil ngan nada satir pada saat ditemui di Ponpes Azzainiyyah, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026) malam. Meskipun secara teknis skor maksimal TOEFL PBT adalah 677, pernyataan ini dipahami publik sebagai kritik keras terhadap standar yang tidak realistis bagi anak bangsa yang bersekolah di fasilitas terbatas namun memiliki kecerdasan yang kompetitif.
Bahlil Lahadalia: Melawan Privilese Ekonomi di Balik Angka
Kritik Bahlil Lahadalia ini menyentuh akar permasalahan ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Selama ini, LPDP dianggap sebagai “karpet merah” bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, Bahlil melihat jika saringan awalnya adalah tes bahasa Inggris yang mahal, maka peluang tersebut secara otomatis tertutup bagi santri di pelosok atau anak miskin berprestasi.
Partai Golkar, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk meruntuhkan kasta-kasta pendidikan ini. Beasiswa seharusnya menjadi alat mobilitas vertikal bagi kaum marginal, bukan sekadar tambahan gelar bagi mereka yang memang sudah memiliki segalanya. Strategi ini dianggap krusial untuk memastikan distribusi intelektual bangsa tidak hanya berputar di satu lingkaran sosial elit saja.
Persoalan ini juga menyentuh aspek psikologis calon pelamar dari pesantren. Banyak santri yang memiliki kemampuan analisis literatur klasik yang tajam namun merasa “kalah sebelum bertanding” saat melihat prasyarat administratif bahasa yang kaku. Hal inilah yang ingin diubah oleh Bahlil Lahadalia dengan menyuarakan pentingnya porsi beasiswa yang lebih proporsional bagi kaum sarungan.
Mandat Bahlil Lahadalia: Santri Tak Kalah Kualitas dari Sekolah Umum
Lebih jauh, Bahlil Lahadalia menantang persepsi publik yang sering mendewakan lulusan sekolah umum elit. Ia berkeyakinan bahwa etos kerja dan kemandirian yang ditempa di dalam pesantren adalah modal utama yang jauh lebih berharga daripada sekadar skor di atas kertas. Bahlil meyakini bahwa santri adalah aset bangsa yang selama ini terpinggirkan oleh birokrasi pendidikan yang terlalu “kebarat-baratan”.
”Saya termasuk salah satu yang menganut mazhab sekolah tidak menjamin kualitas seseorang. Yang menjamin kualitas seseorang itu adalah orang itu sendiri,” tegas Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pengambil kebijakan di LPDP bahwa potensi manusia tidak bisa disederhanakan hanya melalui satu jenis tes standar yang menguntungkan kelompok tertentu.
Desakan Bahlil Lahadalia agar LPDP memberikan porsi beasiswa yang adil bagi santri merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan SDM Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan asli nusantara seharusnya mendapatkan tempat terhormat. Jika filter bahasa terus dijadikan senjata utama untuk menyaring, maka jurang antara “si kaya” dan “si miskin” akan semakin lebar di masa depan.
Bahlil Lahadalia dan Misi Pemerataan Akses Pendidikan
Publik kini menunggu respon konkret LPDP terhadap sentilan keras Bahlil Lahadalia. Reformasi kebijakan, seperti penyediaan pelatihan bahasa pasca-seleksi (language enrichment) yang lebih masif bagi kalangan santri, dianggap sebagai solusi yang lebih adil. Dengan begitu, kecerdasan mereka tetap bisa tersalurkan tanpa harus terganjal biaya kursus di tahap awal.
Bahlil Lahadalia berjanji akan terus memperjuangkan isu ini di tingkat kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa setiap anak bangsa, baik yang bersekolah di gedung bertingkat maupun di pondok pesantren sederhana, memiliki hak yang sama atas dana abadi pendidikan. “Toh mereka juga adalah anak bangsa,” imbuh Bahlil menutup pernyataannya.
Langkah Bahlil Lahadalia ini menegaskan identitas Partai Golkar sebagai penyambung aspirasi rakyat hingga ke akar rumput. Dengan menargetkan reformasi pada lembaga beasiswa terbesar di tanah air, Bahlil sedang mencoba meruntuhkan stigma bahwa beasiswa luar negeri adalah hak eksklusif “Anak Sultan” semata.
Analisis Rakyat Menilai
Rakyatmenilai.com memandang kritik Bahlil Lahadalia sebagai refleksi jujur dari ketimpangan sistemik yang dialami kaum santri. LPDP perlu menjaga standar, namun standar tersebut tidak boleh menjadi alat diskriminasi ekonomi. Jika “kaum sarungan” terus dipinggirkan karena alasan administratif bahasa, maka negara telah gagal memberikan keadilan sosial di sektor pendidikan.
Pemerataan akses beasiswa adalah masalah kedaulatan masa depan. Jangan sampai dana abadi pendidikan yang dikumpulkan dari uang rakyat justru kembali ke kantong mereka yang sejak awal sudah memiliki privilese. Bahlil Lahadalia telah melempar bola panas; kini saatnya LPDP membuktikan diri sebagai jembatan bagi seluruh anak bangsa, bukan sekadar tangga bagi anak sultan.
Sumber Atribusi: Kompas.com
rakyatmenilai.com
