Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran dalam penyidikan kasus pembakaran Warung Mi dan Babi Tepi Sawah memicu polemik. Kapolres Sukoharjo dimutasi, sementara tiga pejabat kepolisian lainnya dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan Propam Polri.
RAKYATMENILAI.COM – AKBP Andhika Dharma Sena dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Keputusan mutasi tersebut diumumkan pada Senin (2/11/2026), setelah muncul keluhan dari pihak pesantren terkait penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian pada dini hari, Selasa (27/10/2026).
Peristiwa tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung makan bernama Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.
Selain Kapolres, tiga pejabat Polres Sukoharjo lainnya juga dinonaktifkan. Keempat personel tersebut menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pesantren.
BERAWAL DARI KASUS PEMBAKARAN WARUNG MI BABI
Kasus ini bermula dari pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026.
Dalam pengembangan perkara tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan aksi pembakaran dan perusakan warung makan tersebut.
Menurut laporan CNN Indonesia berjudul Kapolres Sukoharjo dan 3 Anggota Dicopot Buntut Geledah Ponpes Dini Hari, yang diterbitkan Senin (2/11/2026), penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran dilakukan aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob pada Selasa (27/10/2026), sekitar pukul 03.20 WIB.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan pencarian seseorang berinisial I yang diduga memiliki hubungan dengan perkara pembakaran dan perusakan warung makan tersebut. Sebelumnya, polisi telah mengamankan seorang tersangka berinisial S.
Keterangan mengenai latar belakang penyidikan tersebut juga disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebagaimana diberitakan detikNews dalam artikel Polri Dalami Terkait Penggeledahan Ponpes Sukoharjo, Komitmen Evaluasi, Minggu (1/11/2026).
Dalam keterangannya, Johnny menjelaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran di Desa Parangjoro. Ia juga menyampaikan bahwa Polri memahami adanya rasa takut yang muncul akibat peristiwa tersebut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi.
KELUHAN SANTRIWATI MENDAPAT PERHATIAN MABES POLRI
Penggeledahan di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Quran memunculkan keberatan dari pihak pengasuh dan keluarga santri.
Polemik tersebut berkaitan dengan keresahan dan dugaan dampak psikologis terhadap santriwati yang berada di lingkungan pesantren ketika aparat melakukan penggeledahan pada dini hari.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia, Senin (2/11/2026), disebutkan bahwa tindakan penggeledahan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pondok pesantren.
Persoalan ini kemudian mendapatkan perhatian dari Mabes Polri.
Dikutip dari detikNews dalam pemberitaan Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polri Tegaskan Pembenahan, Senin (2/11/2026), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri telah menerima keluhan masyarakat dan melakukan pemeriksaan terhadap personel yang terlibat.
Sementara itu, dalam pemberitaan CNN Indonesia berjudul Eks Kapolres Sukoharjo Diperiksa Buntut Penggeledahan Ponpes, Senin (2/11/2026), Trunoyudo menyampaikan penyesalan atas keluhan dan trauma yang dialami para santriwati serta pengasuh pesantren.
“Kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan,” kata Trunoyudo sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Dalam penjelasan kepolisian, personel Polisi Wanita (Polwan) dilibatkan ketika kegiatan berlangsung di lokasi yang ditempati santri perempuan. Pendampingan juga dilakukan bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.
Menurut laporan ANTARA berjudul Polri Mutasi Kapolres Sukoharjo Usai Polemik Penggeledahan Ponpes, Senin (2/11/2026), para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing setelah proses penggeledahan selesai pada hari yang sama.
EMPAT PERSONEL DIPERIKSA PROPAM
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat personel Polres Sukoharjo yang berkaitan dengan pelaksanaan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran.
Keempat personel tersebut adalah:
- AKBP Andhika Dharma Sena, Kapolres Sukoharjo.
- Iptu AS, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo.
- Ipda FA, Kanit Pidum Polres Sukoharjo.
- Ipda RAP, Kanit PPA Polres Sukoharjo.
Dalam laporan detikNews berjudul Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polri Tegaskan Pembenahan, Rumondang Naibaho, Senin (2/11/2026), Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa keempat personel tersebut menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam penggeledahan pesantren.
ANTARA dalam pemberitaan Polri Nonaktifkan Kapolres Sukoharjo Terkait Keluhan Ponpes Hamalatul, Senin (2/11/2026), juga memberitakan penonaktifan personel sebagai tindak lanjut penanganan internal atas keluhan pihak pesantren.
Dalam perkembangan tersebut, terdapat perbedaan status kepegawaian di antara keempat personel. AKBP Andhika Dharma Sena dimutasi dari jabatan Kapolres Sukoharjo, sedangkan tiga pejabat lainnya dinonaktifkan dalam proses pemeriksaan internal.
Pemeriksaan Propam dilakukan untuk mendalami pelaksanaan penggeledahan dan dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
KAPOLRES SUKOHARJO DIMUTASI, INI PENGGANTINYA
Pada Senin (2/11/2026), Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2463/XI/2026 yang mengatur mutasi sejumlah pejabat kepolisian.
Berdasarkan laporan detikNews, AKBP Andhika Dharma Sena dimutasikan menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri. Posisinya sebagai Kapolres Sukoharjo digantikan AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.
Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolri dalam melakukan pembenahan internal dan meningkatkan profesionalisme kepolisian.
“Mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolri dalam melakukan pembenahan internal dan meningkatkan profesionalisme secara konsisten dan berkelanjutan sesuai program prioritas Kapolri,” kata Trunoyudo sebagaimana dikutip detikNews, Senin (2/11/2026).
Dengan keputusan tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena tidak lagi menjabat sebagai Kapolres Sukoharjo. Sementara tiga pejabat lainnya masih menjalani proses pemeriksaan internal setelah dinonaktifkan.
PEMERIKSAAN INTERNAL MASIH BERLANGSUNG
Polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran kini ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal Polri.
Pemeriksaan terhadap empat personel tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan penggeledahan. Hingga pemberitaan ini disusun, proses pemeriksaan tersebut masih menjadi bagian dari penanganan internal kepolisian.
Di sisi lain, penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro tetap menjadi perkara pidana yang menjadi latar belakang penggeledahan pesantren.
Pihak Polri telah menyampaikan penyesalan atas keluhan dan dugaan trauma yang dialami santriwati serta pengasuh pesantren. Polri juga menyatakan bahwa mutasi Kapolres Sukoharjo merupakan bagian dari pembenahan internal institusi.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan bergantung pada hasil pemeriksaan Propam terhadap personel yang terlibat serta proses penyidikan perkara pembakaran Warung Mi dan Babi Tepi Sawah.
RAKYATMENILAI.COM
SUMBER PEMBERITAAN DAN REFERENSI
Naskah ini disusun berdasarkan pengolahan informasi dari pemberitaan media nasional dan keterangan resmi Polri.
- detikNews – Rumondang Naibaho, 2 November 2026. Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polri Tegaskan Pembenahan.
- detikNews – Rumondang Naibaho, 1 November 2026. Polri Dalami Terkait Penggeledahan Ponpes Sukoharjo, Komitmen Evaluasi.
- ANTARA News – Nadia Putri Rahmani, 2 November 2026. Polri Mutasi Kapolres Sukoharjo Usai Polemik Penggeledahan Ponpes.
- ANTARA News, 2 November 2026. Polri Nonaktifkan Kapolres Sukoharjo Terkait Keluhan Ponpes Hamalatul.
- CNN Indonesia, 2 November 2026. Kapolres Sukoharjo dan 3 Anggota Dicopot Buntut Geledah Ponpes Dini Hari.
- CNN Indonesia, 2 November 2026. Eks Kapolres Sukoharjo Diperiksa Buntut Penggeledahan Ponpes.
Catatan redaksi: Informasi mengenai keluhan, keresahan, dan dugaan trauma santriwati disampaikan dengan atribusi kepada pihak atau media yang memberitakannya. Pemeriksaan Propam masih merupakan proses pendalaman dan bukan putusan final mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik.
