ANGGOTA Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi domestik masih cukup tangguh di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Puteri menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy) ditopang oleh sejumlah komponen pengeluaran. Di antaranya, belanja pemerintah yang tumbuh 8,95 persen, investasi 6,06 persen, konsumsi rumah tangga 5,04 persen, serta ekspor sebesar 5,02 persen.
“Capaian ini ditopang belanja pemerintah tumbuh 8,95 persen, lalu investasi tumbuh 6,06 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, hingga ekspor yang tumbuh 5,02 persen,” kata Puteri, Senin (9/11/2026).
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kinerja sejumlah sektor usaha. Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen, perdagangan 7,14 persen, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 11,22 persen.
Menurut Puteri, capaian tersebut mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga dengan baik. Namun, momentum positif ini perlu terus dipertahankan agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tuturnya.
Bahkan, lanjut Puteri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara mitra, seperti Tiongkok sebesar 4,5 persen, Amerika Serikat 2,1 persen, dan Korea Selatan 3,4 persen.
Meski demikian, Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai berbagai tantangan ekonomi global ke depan.
Tantangan tersebut meliputi meningkatnya ketegangan geopolitik, kebijakan moneter global yang masih ketat, hingga fluktuasi harga energi dan komoditas.
“Berbagai perkembangan ini perlu terus dicermati dan dipersiapkan strategi mitigasi untuk mengantisipasi risiko global tersebut,” jelas Puteri.
Nilai Kebijakan Pemerintah Sudah Berada di Jalur yang Tepat
Lebih jauh, Puteri menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, APBN terus menjalankan peran sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen, mulai dari subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, hingga program penciptaan lapangan kerja.
Salah satu contohnya adalah delapan kebijakan stimulus ekonomi kuartal II dan semester II 2026 dengan total anggaran sekitar Rp26,34 triliun.
Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan dan diskon transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat, insentif bagi dunia usaha guna menekan biaya produksi, serta program magang dan vokasi untuk memperluas kesempatan kerja.
“Namun, pemerintah perlu terus memastikan stimulus benar-benar tepat sasaran, terserap dengan baik, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha,” imbuhnya.
Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat hingga Akhir 2026
Puteri juga optimistis perekonomian Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang kuat hingga akhir 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi selama tiga kuartal yang dinilai cukup positif.
“Pada kuartal I tumbuh 5,61 persen, kuartal II sebesar 5,29 persen, dan kembali menguat pada kuartal III menjadi 5,47 persen. Ini tentu menjadi modal yang baik untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sesuai APBN 2026,” jelas Puteri.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa optimisme tersebut harus diimbangi dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan iklim investasi yang kondusif.
Di sisi lain, reformasi pasar modal juga perlu terus dilanjutkan guna memperkuat transparansi, integritas perdagangan, dan kepercayaan investor.
Puteri menambahkan, sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu terus diperkuat.
Menurutnya, koordinasi dan respons kebijakan yang terarah sangat penting agar berbagai risiko, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, dapat diantisipasi sejak dini.
“Dengan begitu, stabilitas sektor keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus terjaga,” pungkasnya. [Sumber]
