WAKIL Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kedaulatan dan keamanan negara.
Menurutnya, apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan di luar prosedur hukum, dampaknya tidak hanya menyentuh privasi kepala negara, tetapi juga berpotensi mengancam wibawa Indonesia di mata dunia.
Hal itu disampaikan Firman saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan tersebut sebelum proses hukum berjalan.
“Saya tidak ingin kita semua terjebak dalam polemik siapa salah siapa benar, karena proses hukum sedang berjalan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan,” ujar Firman.
Meski demikian, Firman menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, Presiden bukan hanya individu, melainkan simbol negara, kedaulatan bangsa, sekaligus representasi seluruh rakyat Indonesia di mata internasional.
Ia menjelaskan, penyadapan dalam negara hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, memperoleh izin dari pejabat berwenang, serta dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Jika dilakukan di luar ketentuan tersebut, tindakan itu berpotensi menjadi pelanggaran hukum dengan konsekuensi serius terhadap kepentingan negara.
Firman memaparkan tiga risiko utama apabila penyadapan ilegal menyasar kepala negara. Pertama, terbukanya rahasia negara yang berkaitan dengan pertahanan, diplomasi, keamanan nasional, dan kepentingan strategis bangsa. Kedua, melemahnya wibawa negara karena keamanan komunikasi pimpinan tertinggi negara dapat dipertanyakan.
Ketiga, terancamnya kedaulatan rakyat apabila keputusan Presiden justru dibayangi atau dipengaruhi oleh pihak yang menguasai hasil penyadapan ilegal.
“Presiden itu dipilih oleh rakyat. Beliau adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Kalau seorang Presiden dalam mengambil keputusan dibayang-bayangi oleh hasil penyadapan yang tidak sah, maka yang berkuasa bukan lagi rakyat, tapi pemilik hasil sadapan itu. Ini yang harus kita cegah bersama,” tegasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik, Firman juga menyoroti potensi dampak persoalan tersebut terhadap iklim investasi. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas politik. Ketidakpastian mengenai keamanan institusi negara dapat memunculkan pertanyaan di kalangan investor mengenai jaminan perlindungan hukum dan keamanan aktivitas usaha di Indonesia.
Untuk itu, Firman menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, aparat penegak hukum diminta mengusut persoalan ini secara tuntas, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, DPR RI dan pemerintah didorong segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang masih tertunda di Badan Legislasi. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kewenangan penyadapan, mekanisme perizinan, tujuan, serta batas waktu pelaksanaannya.
Ketiga, masyarakat diminta tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Politisi senior Partai Golkar ini berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum dan perlindungan terhadap institusi negara.
“Ini bukan soal membela satu orang. Ini soal membela negara. Hari ini yang menjadi objek adalah Presiden Prabowo. Besok, bisa saja Presiden siapapun. Karena itu, kita harus memastikan bahwa institusi Kepresidenan, sebagai simbol kedaulatan negara, harus kita lindungi bersama sesuai konstitusi,” pungkas legislator Dapil Jawa Tengah III ini. [Sumber]
