ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Bandung.
Menurut Firman, persoalan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa. Karena itu, pembahasan politik dan strategi pemenangan pemilu harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Partai Golkar tidak boleh hanya bicara politik. Partai Golkar harus bicara soal kehidupan rakyat. Dan salah satu persoalan kehidupan rakyat yang paling mendasar hari ini adalah persoalan hutan,” ujar Firman.
Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kelautan perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup tersebut mengaku prihatin terhadap pola pengelolaan hutan yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada nilai ekonomi. Menurutnya, hutan kerap dipandang sebatas sumber komoditas, mulai dari kayu, sawit, batu bara, nikel, emas, hingga mineral lainnya.
Padahal, Firman menegaskan, hutan merupakan aset penting negara yang menopang keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kerusakan hutan, kata dia, tidak hanya berdampak pada wilayah tempat kerusakan terjadi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan ekologis di daerah lain.
Ia menilai karhutla yang berulang setiap musim kemarau harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara.
Sementara itu, ketika musim hujan tiba, kerusakan kawasan hutan dan daerah resapan air dapat memperbesar risiko bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut, menurut Firman, menunjukkan pentingnya penanganan persoalan kehutanan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi. Negara harus mengurai pokok dan akar masalahnya dari hulu sampai hilir,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Firman menjelaskan, langkah dari hulu perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas agar pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi perizinan harus menjadi bagian penting dari upaya mencegah kerusakan lingkungan berulang. Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah meluas, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan dan pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan.
Di sisi lain, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Ia berpandangan bahwa perlindungan hutan perlu disertai upaya meningkatkan kesejahteraan warga agar mereka memiliki peluang ekonomi yang layak dan berkelanjutan.
“Jangan biarkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan terus hidup dalam kemiskinan. Mereka harus diberi akses terhadap peluang ekonomi, pendampingan, dan pemberdayaan agar bisa meningkatkan kesejahteraan tanpa harus merusak hutan. Masyarakat setempat justru harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi, karena mereka yang paling dekat dengan kawasan hutan dan memiliki peran penting dalam menjaga kelestariannya,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah III ini juga mengingatkan bahwa persoalan kehutanan tidak mengenal batas administratif. Kebakaran hutan di Kalimantan, misalnya, dapat menimbulkan dampak asap hingga ke wilayah lain. Begitu pula kerusakan hutan di kawasan hulu yang dapat meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat di wilayah hilir.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam menangani karhutla serta menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut perlu melibatkan penataan tata kelola, pengawasan, penegakan hukum, pencegahan kebakaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini pesan saya dari Bandung untuk Indonesia. Karena hutan ini bukan milik satu daerah. Hutan Kalimantan yang terbakar, asapnya sampai ke Jawa. Hutan yang rusak di hulu, banjirnya sampai ke hilir,” pungkas Firman. [Sumber]
