Senayan, rakyat menilai– Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto, menyoroti skandal dugaan korupsi BBM jenis Pertamax yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun! Ia mengingatkan bahwa kasus ini telah mencoreng kepercayaan publik terhadap Pertamina, dan BUMN migas itu tak bisa tinggal diam.
“Saya berharap ada implementasi dari sejumlah rencana Pak Dirut, sehingga bisa mengembalikan lagi kepercayaan publik,” tegas Firnando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dan Plt Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, di Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025).
Lebih jauh, politisi muda Golkar itu menyesalkan minimnya transparansi dalam kasus ini. Ia mengaku kecewa karena tidak ada satu pun penjelasan dari Pertamina dalam rapat tersebut.
“Sayangnya, tidak ada sama sekali! Memang tidak masuk agenda RDP, tapi saya berharap ada klarifikasi. Saya coba buka beberapa data yang sudah viral—ada 9 tersangka, dan semuanya Dirut! Ini kan aneh!” tegasnya.
Firnando mengaku kaget saat membaca berbagai informasi di media sosial yang menyebut bahwa kasus ini berakar dari dugaan pengaturan tender sejak era Orde Baru.
“Ini jadi pertanyaan publik, kok baru ketahuan sekarang? Dugaan korupsinya luar biasa besar, mohon ini dijelaskan secara tuntas!” tegasnya.
Tak hanya itu, beredar pula isu di media sosial yang menyebutkan bahwa kasus ini hanya sekadar “ganti pemain”—alias pelaku lama digantikan sosok baru dengan modus serupa.
“Jadi mohon perhatian serius! Jangan sampai kasus ini hanya berulang dengan wajah berbeda,” desaknya.
Sebagai legislator dari Dapil Jawa Tengah, Firnando juga menyoroti dugaan mismanajemen di tubuh Pertamina. Menurutnya, Pertamina sebagai holding seharusnya mengawasi ketat anak-anak perusahaannya yang terlibat dalam kasus ini.
“Pertamina ini Holding, tapi yang bermasalah itu sub-holding-nya. Jadi di mana peran Holding? Apakah selama ini tidak ada pengawasan?” sindirnya tajam.
Lebih lanjut, ia mendesak agar para direksi sebelumnya dimintai pertanggungjawaban.
“Gaji mereka miliaran rupiah, tapi malah membiarkan korupsi terjadi? Ini harus dipertanyakan!” tegasnya.
Pertamina Umumkan Penyesuaian Harga Avtur dan Tiket Pesawat Jelang Mudik
Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengumumkan kebijakan penyesuaian harga avtur dan tiket pesawat guna mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 2025.
“Kami akan membentuk Satgas Idul Fitri mulai 17 Maret hingga 13 April 2025 untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat,” kata Simon dalam RDP.
Ia menyebut, Pertamina telah menurunkan harga avtur rata-rata 10% di 37 bandara di seluruh Indonesia, serta menyesuaikan harga tiket penerbangan Pelita Air Services dengan diskon 15,8% selama periode mudik 24 Maret hingga 7 April 2025.
“Kami juga tetap hadir dengan layanan tambahan seperti SPBU, agen LPG 24 jam, serta Serambi My Pertamina di jalur-jalur utama,” jelasnya.
Sumber: golkarpedia.com
