PANGKALPINANG – Dunia kesehatan di Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr (Hc) Hidayat Arsani, menyampaikan keresahan mendalamnya terkait kondisi pelayanan rumah sakit. Ia menyoroti masalah kriminalisasi tenaga medis sekaligus perilaku oknum dokter yang dinilai abai terhadap tugas kemanusiaan.
Dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Kep. Babel, Dayat—sapaan akrabnya—secara emosional menceritakan pengalaman traumatis yang masih membekas hingga kini. Ia menyebut seorang pasien meninggal dunia secara tidak wajar di rumah sakit karena dokter yang seharusnya menangani, justru tidak hadir.
”Semua sudah siap, pasien sudah siap, perawat sudah di ruang bedah, tapi dokternya tidak datang. Akhirnya pasien itu meninggal dengan tidak wajar. Besoknya saya tanya, hanya gara-gara selisih Rp2 juta. Padahal saya bisa bayar Rp20 juta saja. Itu kejam. Dokter yang seperti ini tidak akan selamat, dunia maupun akhirat,” tegas Dayat dengan suara bergetar.
Meski demikian, Dayat juga memberikan pembelaan terhadap profesi dokter. Menurutnya, tidak semua tenaga medis pantas disalahkan, terutama dalam kasus pidana. Ia menilai banyak dokter yang menjadi “kambing hitam” karena tidak memiliki argumentasi akademis yang kuat di hadapan aparat penegak hukum.
”Belum tentu dokter salah. Kalau jago debat akademis, kalau saksi kuat, polisi dan jaksa tidak akan memperkarakan dokter. Tapi kalau tidak bertanggung jawab secara akademis, habislah. Inilah tantangan besar kita,” ujarnya.
Rumah Sakit Harus Bersinergi, Bukan Hanya Untung
Gubernur juga mendesak agar seluruh rumah sakit di Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan. Ia menekankan, dengan adanya perubahan regulasi di tahun 2025, rumah sakit harus lebih responsif dan tidak lagi hanya memandang pasien sebagai komoditas komersial semata.
”Jadi rumah sakit harus bersinergi, jangan hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat yang terpenting,” tegas Dayat, dikutip dari Antaranews.com.
Ia berharap para pemimpin daerah, mulai dari wali kota hingga kepala dinas kesehatan, tidak berdiam diri. Perlindungan terhadap profesi dokter adalah mutlak, namun di sisi lain, oknum yang lalai juga harus diberikan sanksi tegas.
“Jangan diam lagi. Dokter harus dilindungi, tapi dokter yang abai pada kemanusiaan tidak boleh dibiarkan. Saya harap ini jadi perhatian serius kita semua,” tutupnya.
