KETUA Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun menilai kemerdekaan Indonesia tidak cukup diukur melalui capaian ekonomi makro, tetapi harus tercermin dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pesan yang lebih penting ialah bahwa Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/8/2026), dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurut dia, kemerdekaan harus hadir melalui kecukupan pangan, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan dan rumah yang layak, ketersediaan energi, ekonomi desa yang berkembang, serta negara yang mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat.
Misbakhun menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Menurut dia, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat membangun rantai ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah,” katanya.
Ia mengatakan program berskala besar tersebut perlu didukung tata kelola yang kuat agar manfaatnya tepat sasaran.
Misbakhun juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di perdesaan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 KDMP beroperasi hingga akhir 2026.
“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi offtaker hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, dan lembaga keuangan mikro desa,” katanya.
Menurut Misbakhun, koperasi yang sehat dapat meningkatkan daya tawar petani, membuka peluang kerja bagi generasi muda, memperpendek rantai distribusi, serta mendorong aktivitas ekonomi di perdesaan.
“Penguatan KDMP harus diarahkan untuk menjadikan desa sebagai pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Desa sebagai pusat pertumbuhan, sehingga pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berputar di kota,” katanya. [Sumber]
