Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pemilu 2024 di akhir jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan JK merespon langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam pertemuan Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5) kemarin.
“Karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (6/5) malam.
“Karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,”.
Jusuf Kalla
Jusuf Kalla lantas meminta Jokowi meniru langkah presiden sebelumnya seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai dapat menjauhkan diri dari politik pada saat akhir jabatannya.
“Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, ketika itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis,” tegasnya.
Pada Selasa lalu (2/5), Jokowi baru saja mengumpulkan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta. PPP menyebut pertemuan itu membahas pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Pada kesempatan berbeda, Jokowi menepis kritik yang menyebut dirinya telah ikut campur atau cawe-cawe urusan koalisi partai politik pada Pilpres 2024.
“Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, ketika itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis,”.
Jusuf Kalla (JK)
Jokowi mengatakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin partai politik sebatas diskusi, termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di Istana beberapa hari lalu.
“Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok cawe-cawe, diskusi,” kata Jokowi di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik, oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik.
“Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” ujarnya.
Silahkan baca artikel sumber klik disini!
