KLATEN, Rakyat Menilai — Joko Widodo menegaskan kabinet pemerintahan yang ia pimpin tetap solid.
Penegasan itu disampaikan Jokowi merespons Mahfud MD yang mengundurkan diri dari kabinet.
“[Kabinet] Sangat Solid,” saat ditemui di sela kunjungan kerjanya ke RSUP Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah, Rabu, (31/1).
Keputusan Mahfud untuk mundur dari kabinet, menurut Jokowi, adalah hak Mahfud sebagai menteri.
“Itu hak, saya sangat menghargai,” ujar Jokowi.
Meski begitu, Presiden mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai mundurnya Mahfud.
“Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” katanya.
Menyusul mundurnya Mahfud, sejumlah nama bermunculan untuk mengisi kosongnya jabatan Menko Polhukam.
Salah satu yang sejak awal ramai digadang-gadang adalah Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Spekulasi ini bahkan sudah muncul ketika Presiden Jokowi dan AHY bertemu di Rumah Makan Gudeg Yu Djum, Wijilan, Kota Yogyakarta, Minggu (28/1).
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa peluang AHY menjadi Menko Polhukam terbuka setelah pertemuan tersebut.
AHY dinilai memiliki latar belakang yang sesuai untuk memegang posisi tersebut, mengingat pengalamannya sebagai prajurit TNI.
“Pertemuan Jokowi-AHY ada kemungkinan sebagai persiapan bila ada reshuffle. Kemungkinan itu relatif terbuka dengan semakin santernya Mahfud MD akan mundur sebagai Menko,” ujar Jamiluddin.
Dalam konteks hubungan politik, pertemuan ini juga dianggap sebagai indikasi semakin dekatnya hubungan antara Jokowi dan AHY.
Jamiluddin menyatakan bahwa sekat-sekat politis yang selama ini ada semakin mencair, dan pertemuan tersebut menjadi pertontonan kepada publik.
Namun, pendapat berbeda diungkapkan Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing.
Menurutnya, pejabat Menko Polhukam selanjutnya harusnya seorang profesional, bukan dari kalangan partai politik.
Namun, jika terpaksa dari golongan parpol, ada dua nama yang ia nilai tepat.
Pertama, Presiden ke-5 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Saya usulkan nama Pak SBY. Beliau sangat cocok dan ideal jika menjadi Menko Polhukam. Soal pengalaman jelas jangan diragukan, latar belakang militer, Menko Politik dan Keamanan (era Gus Dur dan Megawati) dan dua periode presiden tentu sangat menguasai Polhukam,” ujarnya.
Nama kedua adalah Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Emrus, Yusril juga mumpuni dalam menangani permasalahan politik, hukum dan keamanan.
Selain sebagai pimpinan parpol, Yusril disebutnya berpengalaman untuk masalah hukum.
Namun, Emrus masih berharap Presiden Jokowi menunjuk profesional bukan dari parpol.
“Bisa juga dari purnawirawan TNI atau polisi, jenderal bintang tiga atau bintang empat. Atau bisa juga akademisi, kan ada itu Universitas Pertahanan dan lainnya,” kata Emrus.
Artikel ini telah tayang di tribunnews(dot)com, Klik untuk baca!
