JAKARTA – Kontroversi pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memancing reaksi tegas dari jajaran elite kepemimpinan nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, secara terbuka mengaku telah menegur dan memberikan pengingat keras kepada kadernya tersebut agar lebih peka terhadap kondisi kebatinan rakyat di tengah semangat efisiensi anggaran negara.
Sarmuji menegaskan bahwa seorang pemimpin, apalagi setingkat Gubernur, tidak boleh menggunakan ukuran pribadi dalam menentukan kemewahan fasilitas jabatan. Ia meminta Rudy Mas’ud untuk segera menurunkan ego dan lebih mendengarkan suara publik yang merasa terluka dengan angka fantastis untuk sebuah kendaraan dinas di tengah tantangan ekonomi daerah.
Meskipun Rudy Mas’ud berdalih bahwa pengadaan tersebut sudah disetujui pada tahun 2024 dan bertujuan untuk “menjaga marwah” Kalimantan Timur, DPP Partai Golkar tetap memandang sensitivitas sosial jauh lebih penting daripada sekadar gengsi administratif. Sarmuji mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan ajang untuk memamerkan fasilitas yang kontras dengan kondisi rakyat bawah.
Efisiensi Anggaran vs Dalih ‘Marwah’ Daerah
Sarmuji mengakui adanya alasan teknis dari pihak Gubernur, seperti luas wilayah Kalimantan Timur yang setara dengan Pulau Jawa dan medan jalan yang berat. Namun, alasan geografis tersebut tidak lantas melegalkan pembelian kendaraan dengan harga yang melampaui batas kepatutan publik. Baginya, marwah sebuah daerah justru terletak pada kesejahteraan rakyatnya, bukan pada kemewahan mobil dinas pemimpinnya.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi. Apapun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” tegas M. Sarmuji di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antaranews, Jumat (27/2/2026).
Pihak DPP Partai Golkar juga menyoroti bahwa pembelian sistem inden ini sebenarnya masih bisa dievaluasi jika ada niat baik untuk melakukan penghematan. Dalam situasi ekonomi yang serba menantang, langkah-langkah simbolis seperti penggunaan kendaraan yang lebih sederhana justru akan lebih dihargai oleh masyarakat sebagai bentuk solidaritas pemimpin terhadap rakyatnya.
Gaya Hidup Pejabat: Antara Hak dan Kepatutan
Dalam komunikasinya dengan jajaran pimpinan di DPP Partai Golkar, Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih menggunakan mobil pribadi sebagai mobil operasional dinas. Sarmuji secara diplomatis menyebut bahwa langkah menggunakan mobil pribadi sebenarnya jauh lebih baik dan terhormat untuk diteruskan, ketimbang memaksakan pengadaan baru yang memicu polemik masif.
Meskipun secara regulasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) seorang Gubernur berhak mendapatkan fasilitas tersebut, namun norma kepatutan di mata masyarakat seringkali berada di atas aturan administratif. Penjelasan Rudy soal “marwah Kaltim” melalui mobil mewah Rp8,5 miliar justru dinilai publik sebagai pembenaran yang kurang tepat sasaran.
Koreksi Internal Demi Kepercayaan Publik
DPP Partai Golkar memastikan bahwa teguran langsung ini merupakan upaya untuk menjaga agar kader yang duduk di eksekutif tetap membumi. Sarmuji tidak ingin langkah Gubernur Kaltim ini menjadi beban bagi citra partai secara nasional. Ia meminta setiap kebijakan strategis daerah selalu melibatkan dialog dengan publik agar tidak terjadi diskoneksi antara pemimpin dan yang dipimpin.
Pengawasan ketat dari parlemen dan struktur DPP Partai Golkar menjadi instrumen penting untuk menjamin setiap rupiah pajak rakyat digunakan secara tepat sasaran. Polemik mobil dinas ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat daerah bahwa saat ini publik sangat kritis dalam mengawasi gaya hidup dan penggunaan anggaran oleh para pemimpin mereka.
Keadilan sosial harus dimulai dari keteladanan seorang pemimpin dalam menggunakan fasilitas negara. Komitmen untuk mendengarkan suara rakyat harus diimplementasikan dalam tindakan nyata, bukan sekadar janji manis saat kampanye. Transformasi kepemimpinan yang inklusif adalah kebutuhan mendesak demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan.
rakyatmenilai.com memandang teguran M. Sarmuji sebagai langkah “rem darurat” yang sangat tepat. Pernyataan Rudy Mas’ud yang menyebut mobil Rp8,5 miliar demi “marwah Kaltim” adalah logika yang terbalik; marwah seorang Gubernur justru terangkat jika ia berani menolak kemewahan demi memperbaiki jalan-jalan rusak di pelosok Kaltim yang medannya berat itu.
Rakyat menilai, alasan menggunakan mobil pribadi sekarang adalah hal positif, tapi membeli mobil baru dengan harga setinggi itu tetap saja pemborosan. Jika benar medannya berat, banyak opsi kendaraan tangguh yang harganya jauh di bawah Rp8,5 miliar. Gubernur Rudy harus membuktikan bahwa ia memimpin untuk kesejahteraan rakyat Kaltim, bukan untuk kemegahan iring-iringan dinas di jalanan. {}
