Kebijakan rangkap jabatan yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo disinggung Anies Baswedan, saat berpidato di acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5).
Ia menjelaskan, sistem ketatanegaraan yang berjalan seharusnya menjunjung tinggi pilar demokrasi, dengan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.
“Negara seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan, misalnya, yang seperti ini tidak ada market player, sekaligus regulator,” ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang, rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga, sistem negara yang terwujud semestinya tidak ada yang menganggap dia ke dengan sekaligus.
“Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya,” kata Anies menyindir.
Yang ideal dalam negera dengan sistem demokrasi, menurut Anies, harus memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan. Artinya, tidak memberikan keistimewaan pada kelompok atau unsur tertentu seperti keluarga, meski sedang berada di lingkaran kekuasaan.
“Supaya terbebas dari intervensi politik agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan,” demikian Anies menambahkan
Silahkan baca artikel sumber di {radaraktual}
