Jakarta, Rakyat Menilai – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menyampaikan keprihatinannya terhadap mutu pendidikan di Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang dinilainya belum optimal. Dalam rapat bersama mitra kerja, Agung menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap PTKL agar kualitas dan kesempatan antar lulusan perguruan tinggi lebih setara.
“Budaya peningkatan mutu di beberapa perguruan tinggi kementerian dan lembaga ini kurang tercipta dengan baik. Padahal, komitmen pemerintah sangat kuat untuk menciptakan pendidikan bermutu bagi masyarakat,” ujar Agung sebagaimana dikutip dari tayangan TVR Parlemen, Selasa (10/6/2025).
Politisi Golkar dari Dapil Jawa Tengah IX ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait hasil akreditasi PTKL. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar kebijakan yang menyangkut anggaran pendidikan—yang telah mencapai 20 persen dari APBN—bisa disusun secara tepat dan akuntabel.
Ia juga mempertanyakan mengapa budaya peningkatan mutu tidak tumbuh merata di lingkungan PTKL, serta meminta rekomendasi dari lembaga-lembaga akreditasi terkait PTKL yang perlu dipertahankan maupun dievaluasi total.
“Dari hasil akreditasi beberapa badan, baik itu yang mandiri maupun di bawah Badan Akreditasi Nasional, kami ingin menanyakan rekomendasinya. PTKL manakah yang layak dipertahankan dan PTKL manakah yang layak untuk dievaluasi,” lanjutnya.
Agung turut menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap lulusan PTKL, terutama dalam praktik rekrutmen pegawai di kementerian atau lembaga tempat kampus tersebut bernaung. Ia menilai rekrutmen tertutup terhadap lulusan PTKL mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi dalam dunia pendidikan tinggi nasional.
Pernyataan Agung mencerminkan dorongan Komisi X DPR RI untuk mendorong reformasi menyeluruh dalam pengelolaan PTKL, termasuk pembenahan budaya mutu dan penyamaan kesempatan kerja bagi semua lulusan perguruan tinggi.
“Kalau tidak dilakukan pembenahan yang serius, PTKL akan tertinggal dan tidak mampu bersaing secara adil dalam ekosistem pendidikan tinggi kita,” tegas Agung.
Langkah ini sejalan dengan agenda strategis DPR dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui sistem pendidikan tinggi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kualitas.
sumber: golkarpedia
