Jakarta, rakyatmenilai.com —Dari ruang akademik hingga arena diplomasi internasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, kembali bersuara lantang. Melalui tulisan panjang yang mendalam, ia membongkar bagaimana oligarki bukan hanya masih bercokol dalam sistem kekuasaan Indonesia, tapi justru semakin mengakar pasca-reformasi.
Berbicara kepada rakyatmenilai.com melalui catatan analitisnya, Prof. Yuddy menilai bahwa oligarki modern jauh lebih licin dari sekadar kroni Orde Baru. Ia menyebutkan, oligarki hari ini tidak hanya menguasai ekonomi, tapi juga partai politik, parlemen, media, bahkan ruang-ruang penegakan hukum.
“Pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki, dipastikan kebijakannya tidak pernah merugikan kepentingan elit kaya yang berada di dalamnya,” tegas Yuddy.
Mengawali analisisnya, Yuddy mengingatkan bahwa konsep oligarki sejak zaman Plato hingga Jeffrey Winters selalu membawa konotasi buruk: kekuasaan segelintir elite demi kepentingan diri sendiri. Di Indonesia, bentuk paling awal dari struktur ini mulai terlihat kuat sejak masa Orde Baru, saat pemerintah memberikan ijin-ijin konsesi, tambang, dan perdagangan kepada para pengusaha kroni.
“Di masa Soeharto, oligarki lahir dari simbiosis mutualisme antara birokrasi, militer, dan elit pengusaha,” tulisnya. Aliansi itu, menurut Yuddy, menciptakan model State-Corporate Oligarchy yang terus berevolusi bahkan setelah Orde Baru tumbang.
Pasca reformasi, elit kaya lama maupun baru semakin leluasa masuk ke sistem politik. Mereka mendirikan atau mendanai partai politik, hingga merebut kursi-kursi strategis di parlemen. Angka yang ia catat mengejutkan: pada Pemilu 2024, sebanyak 61% anggota DPR RI berasal dari kalangan pengusaha, naik drastis dari 33% pada tahun 1999.
“Mereka yang terpilih ‘berutang’ kepada oligarki. Konsekuensinya, kebijakan cenderung kompromistis dan minim keberpihakan pada rakyat,” terang Yuddy.
Fenomena ini, lanjutnya, menjadi akar korupsi politik yang tak pernah tuntas. Pemilu langsung yang berbiaya tinggi hanya membuka jalan bagi oligarki untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang harus membalas budi.
Motif ekonomi adalah benang merah dari semua ini. Menurut Yuddy, para pengusaha tidak masuk ke politik untuk membangun negara, melainkan untuk mengakses APBN dan proyek-proyek strategis yang bisa mempercepat akumulasi kekayaan mereka.
Ia menyebut sektor-sektor favorit oligarki meliputi tambang, energi, properti, perhubungan, pertahanan, hingga keuangan dan kesehatan. Tak lupa kementerian sosial dan pendidikan yang kini justru diburu demi besarnya alokasi anggaran.
“Demokrasi pun bisa dikendalikan lewat tiga arah: parlemen, birokrasi, dan media,” ujar Yuddy. Ia mengingatkan bahwa suara publik mudah diredam lewat uang dan instrumen hukum, jika oligarki punya pengaruh cukup kuat.
Penurunan skor indeks demokrasi Indonesia dari 6,95 ke 6,44 menurutnya bukan sekadar angka statistik. Itu adalah tanda memburuknya mutu partisipasi rakyat dan kian kokohnya kendali elite di semua lini pengambilan keputusan.
Namun, Prof. Yuddy tidak hanya mengkritik. Ia juga mengajukan solusi konkret. Baginya, Presiden Prabowo memiliki ruang sejarah untuk mengambil langkah tegas: membatasi peran oligarki di dalam kabinet dan sistem pemerintahan.
“Presiden perlu memberi pilihan kepada pejabat eksekutif: berpolitik untuk rakyat atau berbisnis untuk dirinya. Tidak boleh keduanya,” pungkas Yuddy.
Ia menutup analisisnya dengan harapan agar pemimpin Indonesia berani memisahkan kepentingan kekuasaan dari kerakusan ekonomi. Tanpa itu, visi pertumbuhan ekonomi hingga 8% hanya akan jadi slogan, bukan kenyataan.
Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan naskah asli Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi yang berjudul “Negara Dalam Cengkraman Oligarki”. Seluruh isi telah diolah dan disusun ulang menjadi narasi wawancara untuk kemudahan pembaca rakyatmenilai.com, tanpa mengubah substansi pemikiran tokoh.
