Jakarta, rakyatmenilai.com –Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun langkah besar yang diyakini akan mengubah wajah keadilan energi di Indonesia. Adalah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM dan tokoh muda Partai Golkar, yang menjadi motor di balik transformasi kebijakan harga LPG 3 Kg menjadi satu harga nasional.
Kebijakan ini diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2026, dan ditujukan untuk memastikan harga tabung gas subsidi menjadi lebih terjangkau, merata, dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri.
Langkah ini juga merupakan bentuk koreksi terhadap fakta di lapangan, di mana harga LPG 3 Kg yang seharusnya berkisar antara Rp16.000 hingga Rp19.000 per tabung, bisa melonjak hingga Rp50.000 di beberapa wilayah karena rantai pasok yang panjang dan distribusi yang rawan manipulasi.
“Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ujar Bahlil (CNBC Indonesia, 9 Juli 2025).
Revisi yang tengah dilakukan mencakup dua regulasi penting: Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019. Tujuannya tak main-main: menciptakan energi yang lebih adil, menyederhanakan rantai distribusi, dan mengunci celah penyalahgunaan subsidi.
Menurut Bahlil, banyak daerah selama ini menjadi korban karena tidak ada kepastian harga. Sistem yang ada membuat subsidi bocor dan tujuan program pemerintah tidak tercapai. “Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” jelasnya.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga akan memperkuat sistem subsidi berbasis penerima manfaat. Artinya, subsidi LPG hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti rumah tangga, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani.
Program satu harga LPG 3 Kg ini terinspirasi dari keberhasilan program BBM Satu Harga yang sudah berjalan lebih dulu. Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa harga akan dievaluasi per provinsi, namun implementasi akhirnya tetap merujuk pada prinsip keadilan nasional.
“Itu nanti untuk setiap provinsi, jadi ditetapkan itu satu harganya. Akan kita evaluasi,” kata Yuliot.
Langkah ini akan disesuaikan dengan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tiap daerah. Pemerintah menyadari bahwa transformasi ini memerlukan transisi, namun niat besarnya adalah menghapus praktik penjualan LPG jauh di atas HET.
Hingga saat ini, rantai distribusi LPG 3 Kg dinilai terlalu panjang. Banyak agen dan pengecer yang mengambil untung berlebihan, sementara masyarakat kecil menjadi korban harga yang melonjak tak terkendali.
Dengan pendekatan baru yang lebih terukur, pemerintah ingin membangun sistem distribusi yang ringkas, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil menempatkan reformasi LPG 3 Kg ini sebagai bagian penting dari visi energi berkeadilan. Tak hanya bicara harga, tapi juga ketepatan sasaran dan kelangsungan anggaran negara.
“Ini bukan soal subsidi besar atau kecil, tapi soal keadilan. Jangan sampai rakyat kecil bayar mahal hanya karena sistem kita bocor,” tegas Bahlil (CNBC Indonesia, 9 Juli 2025).
Transformasi ini juga akan memperkuat peran digitalisasi data warga penerima manfaat, mempersempit ruang manipulasi, dan mendorong efisiensi anggaran negara yang lebih sehat.
Langkah berani Bahlil ini dinilai sejalan dengan semangat Golkar dalam memperjuangkan program kerakyatan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Gas 3 Kg bukan barang mewah. Ia adalah kebutuhan hidup harian.
sumber: golkarpedia
