Jakarta, RakyatMenilai.com – Keputusan pemerintah untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang menjadi sorotan publik mendapat respons positif dari parlemen. Fraksi Partai Golkar melalui Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyatakan dukungannya, dengan menggarisbawahi bahwa persetujuan ini didasarkan pada kepentingan yang lebih besar. Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang tak kalah penting: apakah kepentingan bangsa kini bisa mengesampingkan proses hukum?
Menurut Sari, dukungan Fraksi Partai Golkar diberikan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek penting, terutama dalam momentum menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut ini sebagai langkah yang strategis dan penuh makna.
“Langkah ini merupakan bagian dari semangat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa ini adalah momen tepat untuk merajut kembali semangat kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi,” ujar Sari.
Pernyataan ini menempatkan keputusan tersebut di atas ranah hukum, membawanya ke level yang lebih tinggi, yaitu keutuhan bangsa. Ini adalah sebuah narasi yang sering digunakan, dan dalam konteks ini, menjadi justifikasi yang kuat di mata partai.
Bagi Fraksi Partai Golkar, persetujuan ini bukan sekadar keputusan hukum yang menimbang pasal demi pasal, melainkan sebuah kebijakan politik yang mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang.
Fraksi beringin menilai, langkah ini diambil untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif. Tujuannya adalah untuk mendorong sinergi dan memperkuat kolaborasi antar elemen dalam membangun masa depan bangsa.
Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa stabilitas politik dan kolaborasi antara elit jauh lebih diutamakan daripada proses hukum yang berlarut-larut. Sebuah pandangan yang pragmatis, namun berpotensi memunculkan polemik.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mempertimbangkan kontribusi yang pernah diberikan oleh kedua tokoh tersebut dalam berbagai posisi strategis, baik sebagai pejabat publik maupun tokoh yang memberikan dampak positif.
Dengan kata lain, track record positif di masa lalu kini menjadi salah satu pertimbangan utama yang bisa menggeser tuntutan hukum. Ini menjadi preseden menarik dalam dunia politik dan hukum di Indonesia.
“Ini bukan soal membela pribadi, melainkan keputusan demi keutuhan dan masa depan bangsa yang lebih bersatu,” tegas Sari, mencoba menepis anggapan bahwa ini adalah tindakan bela-membela.
Namun, publik mungkin saja berpendapat lain. Garis antara “membela pribadi” dan “menjaga keutuhan bangsa” menjadi sangat tipis ketika keputusan tersebut diberikan kepada figur-figur tertentu yang memiliki pengaruh politik.
Dengan sikap ini, Fraksi Partai Golkar menunjukkan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat demokrasi, dan memperjuangkan keadilan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Namun, pada akhirnya, pertanyaan mendasar tetap menggantung di benak rakyat: Apakah keutuhan bangsa hanya bisa diraih dengan mengorbankan penegakan hukum? Dan apakah momentum 80 tahun kemerdekaan harus dibayar dengan lupakan perkara?
Inilah dilema yang dihadirkan oleh keputusan politik ini, yang kini harus dicerna dan dipahami oleh masyarakat luas.
Sumber: detik
