JAKARTA, RakyatMenilai.com – Dalam sebuah forum diskusi yang dihelat oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), seorang politikus senior dengan berani menyampaikan pengakuan yang jarang terdengar dari kalangan elite. Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, secara blak-blakan mengakui sulitnya mendapatkan uang secara halal sebagai anggota legislatif.
Pengakuan ini sontak menjadi sorotan publik.
Arse Sadikin, yang dikenal sebagai politikus Golkar, tidak ragu mengungkapkan realitas yang sering kali tersembunyi di balik panggung politik.
”Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi,” ungkap Arse, Senin (11/8).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya terus berusaha keras untuk memastikan uang yang ia dapatkan berasal dari cara yang halal.
”Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa perilaku koruptif bukan hanya monopoli politikus.
Menurutnya, bibit-bibit perilaku tersebut sudah ada di banyak sektor, bahkan sejak masa mahasiswa.
”Itu kita bawa sampai kita bekerja itu,” kata Arse, merujuk pada pengalaman aktivisnya saat menjadi mahasiswa.
Sebagai anggota DPR yang telah terpilih selama dua periode, Arse Sadikin juga menceritakan bagaimana ia membiayai kampanyenya.
Ia mengaku sebagian besar uang yang ia gunakan berasal dari bantuan berbagai pihak, bahkan ada pinjaman yang harus ia bayar kembali.
”Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” katanya.
”Tapi kalau modal saya enggak lah. Saya fokus aja menjadi politisi, berusaha untuk baik,” tambahnya, menegaskan bahwa ia lebih memprioritaskan tugasnya sebagai wakil rakyat daripada memikirkan modal.
Dari realitas tersebut, Arse Sadikin mengajukan sebuah solusi radikal untuk memutus mata rantai masalah pendanaan politik.
Ia sangat mendukung usul penambahan sumber pendanaan partai politik dari masyarakat, di samping dari negara dan korporasi.
Menurutnya, model ini telah sukses diterapkan di berbagai negara di Eropa, seperti Italia, Jerman, dan Inggris, dengan porsi pendanaan publik yang signifikan, mencapai 30 hingga 60 persen.
”Maka saya sejak awal dengan isu pendanaan partai politik dari publik itu sangat mendukung ya. Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya,” tegas Arse.
Ia percaya, jika pendanaan ini bisa terwujud, para politikus bisa lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka.
”Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat soal duit sudah ada yang mikir kita fokus aja sebagai anggota DPR,” pungkasnya.
