JAKARTA, RakyatMenilai.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti dinamika demokrasi di Indonesia yang kini diuji oleh berbagai aksi unjuk rasa. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan ini disampaikan Firman di sela-sela kesibukan rapat di kompleks DPR RI, sebagai respons terhadap berbagai fenomena sosial-politik yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan yang ideal.
“Demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan,” ujar Firman Soebagyo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Politik dan Keamanan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan ini memiliki batasan. Firman menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas untuk melakukan anarki atau tindakan yang merusak.
“Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas melakukan anarki atau tindakan yang merusak. Harus ada kesadaran bahwa setiap hak dibatasi oleh hak orang lain,” tegas politisi senior Partai Golkar tersebut.
Oleh karena itu, ia menyerukan agar masyarakat menggunakan haknya untuk berpendapat secara sopan, santun, dan tetap menghormati nilai-nilai yang telah dianut bersama sebagai bangsa. Etika ini menjadi kunci agar demokrasi dapat berjalan sehat dan produktif.
Firman juga menyoroti pentingnya mengaitkan praktik demokrasi di Indonesia dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Menurutnya, Pancasila tidak hanya sekadar ideologi negara, tetapi juga merupakan fondasi etis dan moral yang harus diinternalisasi oleh setiap warga negara.
“Demokrasi di Indonesia harus dibingkai dalam semangat Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah,” jelasnya.
Jika nilai-nilai Pancasila diamalkan dengan baik, lanjutnya, maka kebebasan berpendapat akan menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan justru memecah belah bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Firman juga menyoroti adanya kecenderungan menurunnya pemahaman dan pengamalan Pancasila di kalangan masyarakat. Ia menyinggung peran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“BPIP dibentuk dengan tujuan mulia, yakni membumikan Pancasila dan memastikan bahwa nilai-nilainya tidak sekadar menjadi hafalan, tapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Namun, ia secara lugas mempertanyakan efektivitas peran BPIP selama ini dalam menjalankan mandatnya. “Tapi publik tentu bisa menilai sendiri sejauh mana efektivitas peran BPIP selama ini,” tutup Firman.
Mengakhiri pernyataannya, Firman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga demokrasi yang sehat. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, etika dalam berpendapat, serta menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang merusak tatanan sosial dan keamanan nasional.
