RAKYATMENILAI.COM – Kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR kembali terjadi. Kondisi ini sudah berlangsung berminggu-minggu, mengulang kejadian serupa yang terjadi di awal tahun 2025.
Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan BBM nasional. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan alokasi impor yang besar kepada SPBU swasta.
Bahlil menjelaskan, pemerintah telah memberikan tambahan alokasi sebesar 10% dari kuota impor BBM tahun 2024.
”Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10% jadi 1,1 juta, itu contoh,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Ia pun menegaskan bahwa dengan penambahan kuota impor tersebut, seharusnya tidak ada alasan bagi SPBU swasta mengalami kelangkaan.
”Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, nggak ada yang menjadi kelangkaan,” tegasnya.
Bahlil menyampaikan, jika pasokan BBM masih tidak mencukupi, seharusnya SPBU swasta bisa melakukan kolaborasi dengan persediaan nasional yang ada di Pertamina.
”Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B-to-B dengan persediaan nasional,” kata Bahlil.
Pemerintah Pertahankan Kuota Impor dan Ungkap Penyebab Sebenarnya
Kementerian ESDM sendiri telah dua kali memanggil SPBU swasta untuk mencari solusi. Hasilnya, Kementerian ESDM menegaskan tidak akan menambah impor untuk SPBU swasta dan meminta mereka melakukan sinkronisasi pasokan dengan Pertamina.
Adapun penyebab kekosongan yang terjadi, menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, bukanlah karena kendala pasokan, melainkan karena adanya ‘shifting’ atau peralihan konsumsi.
Yuliot menjelaskan, masyarakat kini mulai beralih dari BBM subsidi (Pertalite) ke BBM non-subsidi, terutama di SPBU swasta.
”Jadi untuk peningkatan itu kan karena ada shifting juga. Ini kan Pertamina kan mewajibkan menggunakan QR code Pertamina. Itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin CC kendaraannya tidak sesuai. Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi pertalite itu menjadi non-subsidi,” kata Yuliot, dikutip dari Detik.com.
Menurut hitungannya, peralihan konsumsi ini menyebabkan peningkatan permintaan sekitar 1,4 juta kiloliter untuk badan usaha swasta.
Bahlil pun menekankan, kolaborasi dengan Pertamina adalah langkah yang paling tepat. Hal ini penting untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia.
”Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik,” tegas Bahlil.
